1 Tahun Haryadi-Heroe: Ini PR yang Harus Dilanjutkan

Harianjogja.com, JOGJA—Setahun menjabat sebagai pimpinan tertinggi di lingkungan Pemkot Jogja, kinerja Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi masih banyak dievaluasi.

Ketua DPRD Kota Jogja Sujanarko menilai masih sejumlah persoalan krusial yang belum dituntaskan oleh Haryadi-Heroe. Salah satunya terkait penataan pegawai. Sebenarnya, kata dia, kepala daerah sudah berhak melakukan penataan pegawai enam bulan sejak dilantik.

"Namun hingga satu tahun ini hal itu belum dilakukan. Apalagi saat ini ada belasan jabatan eselon II yang hanya dijabat oleh pelaksana tugas," katanya, Senin (21/5/2018).

Menurutnya, pengisian jabatan yang kosong sangat mendesak dilakukan Haryadi-Heroe. Hal ini terkait dengan keberlangsungan kegiatan Pemkot untuk menyelesaikan janji kampanye dan program-program kerjanya. Salah satunya Perda Penataan Reklame yang sudah disahkan sejak 2015 lalu sampai saat ini masih banyak papan iklan luar ruang yang belum ditertibkan.

"Kami juga menyoroti penegakan perda. Penegakan perda ini membutuhkan komitmen dari kepala daerah," katanya.

Wakil Ketua DPRD Kota Jogja M Ali Fahmi juga menyoroti kekosongan pejabat yang belum dituntaskan Haryadi-Heroe. Dia mendesak agar keduanya segera melakukan pengisian pejabat definitif di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD). "Ini sudah lama belum juga ada pelantikan pejabat sehingga berdampak kinerja Pemkot kurang maksimal," ujar dia.

Fahmi juga menyoroti program Smart City yang dinilai arahnya tidak jelas dan belum begitu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas. Selain itu ada beberapa janji kampanye seperti peningkatan Ruang terbuka hijau (RTH) yang dinilai belum memiliki konsep yang jelas. "Sampai saat ini RTH di Jogja baru mencapai 19,1% sedangkan yang disyaratkan undang-undang minimal 30% RTH di setiap daerah," katanya.

Ada pula pekerjaan yang masih harus dilakukan Haryadi-Heroe, yakni soal angka pengangguran di Kota Jogja yang masih tinggi. Dia mendesak agar Pemkot melakukan peningkatan pelatihan kerja untuk mencetak wirausaha baru. “Tenaga kerja lokal [Jogja] juga harus diprioritaskan,” ucap dia.

Meski begitu, kata Fahmi, ada beberapa yang sudah dilakukan Pemkot setahun terakhir dan ini dinilai positif oleh Dewan. Salah satunya, terkait dengan perencanaan dan pembangunan berbasis kampung. Begitu juga dengan program gandeng gendong kerja sama Pemkot dengan perusahaan, perguruan tinggi maupun masyarakat. "Itu positif dan mampu meningkatkan pemberdayaan warga. Pemkot memiliki keberpihakan kepada UMKM dan berupaya meningkatkan skill warga," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News