Sultan Angkat Bicara soal Warga yang Bertahan di Lahan Bandara

Harianjogja.com, KULONPROGO- Raja Kraton Jogja sekaligus Gubernur DIY angkat bicara ihwal sejumlahw arga yang hingga kini masih bertahan di lokasi pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA).

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan HB X meminta warga penolak Bandara New Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulonprogo berkompromi dengan pemerintah setempat.

"Kami mengharapkan mereka yang masih bertahan, berkompromi dengan kebijakan pemerintah kabupaten," kata Sultan di Kulonprogo, Selasa (3/7/2018).

Ia mengatakan Pemda DIY dan Pemkab Kulonprogo sudah memperjuangkan warga terdampak bandara mulai dari pemilik lahan hingga petani penggarap lahan.

Pemda DIY dan Pemkab Kulonprogo berjuang agar tidak ada warga terdampak bandara yang dirugikan, tapi bagaimana mereka menjadi kaya, tetap memiliki pekerjaan dan memiliki lahan yang digarap.

Sultan mengatakan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulonprogo sangat tertinggal dibandingkan kabupaten/kota di DIY, khususnya dari Kabupaten Gunungkidul. Pembangunan bandara di Kulonprogo akan menjadi awal pertumbuhan ekonomi dan mampu mengejar ketertinggalan dengan daerah lain.

Menurutnya, pembebasan tanah untuk pembangunan sangat penting. Apapun kebijakan pembangunan pemerintah, baik irigasi, jalan, pelabuhan, maupun bandara, akan tetap membebaskan tanah.

"Untuk mempercepat pertumbuhan dan berkembang, dan meningkatkan kebutuhkan masyarakat yang sejahtera dan maju memang menjadi tanggung jawab pemerintah. Kami berpikir wilayah tumbuh sehingga ada peralihan hak tanah. Tidak mungkin, kita bicara percepatan pembangunan tanpa pembebasan tanah. Artinya pembangunan bandara di Kulonprogo tidak mungkin mundur lagi, mau tidak mau pembebasan tanah harus tetap dilakukan," kata Sultan.

Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini mengatakan pada awal pembahasan pembangunan bandara, harga tanah hanya diperkirakan Rp200.000 hingga Rp250.000 per meter. Tapi setelah ada penilaian dari tim appriasal, harga tanah milik warga terdampak bandara rata-rata Rp511.000 per meter, bahkan ada yang mencapai Rp1 juta per meter. "Kami tahu tidak semua masyarakat memiliki tanah, ada pemilik tanah, ada petani penggarap. Kami kualifikasi warga terdampak bandara, supaya tidak dirugikan. Kami tidak bisa tidak memperhatikan mereka. Bahkan mereka yang merupakan petani penggarap tetap mendapat ganti rugi dan rumah tinggal," kata Sultan.

Dia mengatakan Pemda DIY dan Pemkab Kulonprogo memperjuangkan warga penggarap dan warga kurang mampu tetap mendapat rumah. Misalnya penggarap tanah milik Kadipaten Pura Pakualaman.

"Penggarap yang tidak memiliki apa-apa, tapi mengerjakan pekarangan di lahan PAG, tetap mendapat pesangon dan tempat tinggal. Kami bekerja maksimal untuk memperjuangkan mereka. Untuk itu, kami berharap mereka berkompromi dengan kebijakan pemkab," harapnya.

Sementara itu, Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo memastikan bahwa aspek hak asasi manusia (HAM) akan dikedepankan saat proses pembersihan lahan pembangunan NYIA berikut pengosongan rumah dan pemindahan warga yang masih bertahan. Semua pihak, termasuk AP I dan aparat kepolisian yang menjalankan fungsi pengamanan telah bersepakat untuk tidak menggunakan kekerasan dalam bertindak di lapangan.

Ia berjanji untuk mendatangkan Komnas HAM saat proses itu dilakukan sebagai pendampingan sehingga bisa diketahui tindakan mana yang diperlukan sesuai aturan kemanusiaan. Pun beberapa waktu silam, Komnas HAM telah diundang untuk rapat koordinasi.

"Ada yang nekat sampai naik pohon yang ditungguin di bawah, menduduki alat berat, ya sudah kami mengalah ditunggu sampai mau turun. Nanti saat menyelesaikan rumah, kami datangkan lagi Komnas HAM untuk mendampingi di lapangan. Ini juga sudah kami sampaikan ke kepolisian dan AP I," kata Hasto.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara