Gunungkidul Dapat Rp8 Miliar, Ini Rencana Penggunaannya
Gunungkidul mendapat tambahan Rp8 miliar dari Pemerintah Pusat untuk APBD Perubahan 2026, sementara kebutuhan belanja pegawai masih menjadi perhatian.
Ilustrasi BPNT./Bisnis Indonesia
Harianjogja.com, BANTUL--Nasib 30.884 keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Nontunai (BPNT ) hingga kini belum ada kejelasan. Pasalnya, untuk bisa mencairkan bantuan harus menunggu keputusan dari Kementerian Sosial.
Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bantul Sariyadi mengatakan sebanyak 30.884 KPM belum bisa mencairkan BPNT. Ini terjadi karena kelengkapan data penerima bantuan belum lengkap sehingga bantuan urung bisa dicairkan, meski proses pencairan sudah mulai dilaksanakan sejak April lalu.
Menurut dia, untuk membantu pencairan terhadap KPM yang masih bermasalah, Dinas Sosial P2A sudah memperbaiki data yang dibutuhkan. Pembaharuan data ini juga sudah dimasukkan dalam aplikasi Sistem Informasi Kemiskinan Next Generation milik Kemensos. “Proses perbaikan memang harus lewat aplikasi dan kami sudah menginput data terbaru,” katanya kepada wartawan, Jumat (3/8/2018).
Meski demikian, lanjut Sariyadi, untuk pencairan belum mengetahui karena kebijakan berada di Kemensos, selaku pemilik program. “Tugas perbaharuan data sudah kami lakukan mulai dari nomor induk kependudukan, nama ibu kandung hingga alamat lengkap penerima bantuan. Jadi tinggal menunggu Kemensos agar bantuan bisa cair harus ada surat keputusan penetapan,” ucapnya.
Ia menembahkan setelah ada SK Kemensos akan ditindaklanjuti pembuatan rekening dan Kartu Keluarga Sejahtera oleh bank yang telah ditunjuk pemerintah. Selanjutnya dokumen tersebut diserahkan ke KPM untuk digunakan dalam proses pencairan.
“Hingga saat ini masih proses, tetapi yang jelas untuk kelengkapan data milik KPM yang kurang sudah kami perbaharui dan telah diserahkan ke Pusat,” kata dia.
Lebih jauh dikatakan Sariyadi, KPM yang belum mencairkan bantuan untuk tidak khawatir. Pasalnya bantuan akan tetap bisa dicairkan secara akumulatif sesuai dengan tahapan dalam pencairan. “Inysaallah tetap ada dan nominalnya akan terkumpul semua,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial P3A Bantul Eddy Susanto mengatakan program BPNT seyogyanya dimulai sejak Februari lalu. Namun dikarenakan beberapa persoalan, pelaksanaan baru bisa terealisasi sejak April.
Menurut dia, program BPNT merupakan pengganti program beras sejahtera dari pemerintah untuk keluarga kurang mampu yang diwujudkan dalam program nontunai. Setiap bulan setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan sebesar Rp110.000 untuk dibelikan beras dan telur di agen-agen pangan yang telah ditunjuk.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Gunungkidul mendapat tambahan Rp8 miliar dari Pemerintah Pusat untuk APBD Perubahan 2026, sementara kebutuhan belanja pegawai masih menjadi perhatian.
DPT Pilur Gunungkidul ditetapkan 120.887 pemilih. Coblosan serentak di 31 kalurahan digelar 26 September 2026.
Presiden Prabowo dijadwalkan menutup Muktamar ke-35 NU di Jombang pada Senin (31/8/2026), sekaligus menerima KTA NU.
Kasus pneumonia di Pontianak meningkat 10-20 persen seiring memburuknya kualitas udara akibat kabut asap karhutla.
Dies Natalis ke-42 ISI Jogja ditutup pesta rakyat dua hari dengan jathilan, ketoprak, karawitan, hingga heavy metal.
Iran menuding elemen pemerintah AS dan aktor yang bersekutu dengan Israel berupaya memanipulasi pasar energi global di tengah konflik.