Idham Samawi Ingin Mapel PMP Dikembalikan ke Bangku Sekolah

Anggota DPR/MPR RI Idham Samawi saat menjadi pembicara dalam sosilisasi pilar kebangsaan di Desa Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Senin (29/10/2018). - Harian Jogja/David Kurniawan
30 Oktober 2018 17:17 WIB David Kurniawan Gunungkidul Share :

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL - Anggota DPR RI Idham Samawai menginginkan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila kembali diajarkan di bangku sekolah. Hal ini disampaikan saat memberikan sosialisasi empat pilar kebangsaaan di Desa Kepek, Wonosari, Senin (29/10/2018).

Menurut dia, pelajaran PMP sangat penting guna memberikan wawasan kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terlebih saat ini, ada kelompok yang berusaha mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Oleh karena itu, dengan dikembalikannya pelajaran tersebut dapat sebagai penangkal gerakan yang membahayan bangsa sejak dini.

“Saya menyayangkan pelajaran PMP di sekolah dihilangkan dan diganti dengan pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Saya menganggap penghilangan ini sebagai bagian untuk menguliti Pancasila,” kata Idham kepada wartawan.

Menurut dia, selama ini Pancasila hanya dijadikan legitimasi kekuasaan, khususnya pada saat Orde Baru. Sedang dari sisi pemahaman hanya dari sisi kulit. Hal lebih parah pada saat reformasi, pembelajaran Pancasila tidak lagi menjadi pelajaran yang wajib.

“Saat ini terus dilakukan kajian agar PMP dikembalikan ke bangku sekolah di setiap jenjang pendidikan,” kata mantan Bupati Bantul ini.

Selain mengupas tentang pelajaran PMP, Idham juga menyoroti masalah haluan Negara. Menurut dia dengan dihapuskanya Garis Besar Haluan Negara (GNHN), pemerintah tidak lagi memiliki konsep yang jelas dalam pembangunan. Hal ini terjadi karena arah pembangunan hanya berdasarkan pada visi misi yang dimiliki presiden maupun kepala daerah.

Ketiadaan haluan Negara yang pasti, kata Idham menimbulkan kekhawatiran adanya tumpang tinding program kerja antara presiden, gubernur, bupati atau walikota. “Ini yang disinkronkan melalui haluan negara,” ungkapnya.

Disinggung mengenai kemungkinan menghidupkan kembali GBHN seperti pada Orde Baru, Idham mengatakan, wacana tersebut hampir mirip. Namun, dia menekankan tidak harus sama persis karena dapat menimbulkan kontroversi.

“Yang terpenting haluan negara bisa dimunculkan lagi, tapi untuk nama bisa dibicarakan bersama sehingga tidak ada yang kontroversi,” katanya.

Menurut dia, wacana berkaitan dengan pengembalian PMP dan haluan Negara, Idham mengakui pada saat ini masih dalam kajian dan pembahasan. “Yang jelas, kami akan terus berjuang agar PMP bisa kembali ke bangku sekolah dan ada haluan Negara sebagai acuan dalam pembangunan,” imbuhnya.

Ketua DPRD Gunungkidul Demas Kursiswanto mengatkaan, sosialisasi pilar kebangsaan sangat penting. Pasalnya, keberadaan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika salah satu upaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan.

“Harus didukung karena keberadaannya untuk persatuan NKRI,” katanya.