Kanwil DJPb DIY Tegaskan Pembiayaan UMi Bukan Bantuan Sosial

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi (DJPb) D.I Yogyakarta menyelenggarakan Sosialisasi Pembiayaan Kredit Ultra Mikro UMi di Kantor Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Senin (10/12/2018).

Kegiatan tersebut diikuti oleh para camat , para kepala desa Kidul, dinas dan bidang terkait di Kabupaten Gunung Kidul, serta KPPN Wonosari. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh perbankan di DIY telah mencapai Rp2,7 triliun dengan 98.894 debitur.

"Namun, masih terdapat kelompok masyarakat miskin yang ingin berusaha tetapi tidak memiliki cukup jaminan untuk mendapatkan pinjaman atau hanya membutuhkan dana yang kecil yang menurut perhitungan perbankan tidak layak untuk dibiayai. Untuk mengisi gap tersebut,pPemerintah meluncurkan program Pembiayaan Ultra Mikro [UMi]," ujar dia dalam rilisnya, Selasa (11/12/2018).

Pembiayaan UMi dilaksanakan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Dalam rangka keberlanjutan program, Kepala Kanwil menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan mindset yang tepat bagi para debitur untuk mengembalikan pinjaman mereka, karena pembiayaan UMi adalah program dana bergulir dan bukan bantuan sosial.

Sosialisasi dibuka oleh Bupati Gunung Kidul, Badingah. Bupati menyatakan bahwa Kabupaten Gunungkidul telah menempatkan sektor pariwisata sebagai motor penggerak pembangunan. UMKM merupakan salah satu sektor yang memiliki aktivitas dan kesempatan terbuka mendukung sektor pariwisata. Maka dari itu, pengembangan usaha mikro harus difasilitasi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saingnya, sehingga mampu memberi dampak ekonomis yang terasa bagi pelaku usaha maupun masyarakat.

Melalui skema pembiayaan yang sangat mudah diakses masyarakat, diharapkan juga mendorong peningkatan kapasitas produksi hingga peningkatan daya saing produk. Fasilitasi inilah yang beberapa waktu lalu mulai dirintis pemerintah melalui skema pembiayaan guna meningkatkan permodalan usaha skala kecil bahkan ultra mikro bagi masyarakat, secara pribadi maupun kelompok. Permodalan usaha yang selama ini masih menjadi kendala utama pengembangan usaha skala kecil dan mikro, diharapkan segera dapat teratasi melalui Program Pembiayaan UMi.

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta, Aris Saputro menyatakan Pembiayaan UMi merupakan solusi tepat bagi usaha golongan masyarakat paling miskin (ultra mikro) karena umumnya tidak membutuhkan dana dalam jumlah besar, rata-rata di bawah Rp 10 juta. Bank kurang berminat pada segmen pembiayaan ini, sehingga lembaga keuangan bukan bank mengisi celah segmen ini, yang selama ini banyak dimasuki para lintah darat.

"Penyaluran UMi di DIY mencapai Rp19,08 miliar dengan 5.300 debitur. Untuk Kabupaten Gunungkidul, penyaluran UMi masih minim yaitu sebesar Rp1,01 miliar dan diakses 308 debitur," ungkap dia.

Acara dilanjutkan pemaparan materi oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang menyalurkan pembiayaan UMi di DIY, yaitu PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan PT. Bahana Artha Ventura (BAV). Sosialisasi diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh moderator Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta, Wuri Handoyo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News