Listyo Sigit dan 2 Jenderal Ditahan di Mako Brimob, Slamet Uliandi Masih Bebas
Bareskrim Polri menahan tiga tersangka kasus penyadapan ilegal, termasuk Listyo Sigit. Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tersangka keempat.
Abdul Halim Muslih/Harian Jogja-Kiki Luqmanul Hakim
Harianjogja.com, BANTUL—PKB membuka kemungkinan koalisi dengan Partai Demokrat di Pilkada Bantul 2020.
Wakil Bupati Bantul sekaligus Ketua DPC PKB Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan PKB terus berkomunikasi dengan sejumlah partai politik di Bantul.
“Hingga kini belum ada deal politik yang dihasilkan. Sifatnya kami masih sebatas komunikasi untuk kemungkinan adanya koalisi,” katanya kepada Harian Jogja di sela-sela acara syawalan dan pertunjukan wayang kulit dengan lakon Pendawa Kumpul oleh dalang Ki Geter Pramujiwidodo, Senin (2/7/2019).
Acara tersebut digelar di kediaman Ketua DPD Partai Demokrat Bantul Nurrahmat, di Dusun Kembanggede, Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Bantul.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat mengundang secara khusus Abdul Halim Muslih.
Selain Abdul Halim, syawalan dan pergelaran wayang kulit itu juga dihadiri Ketua DPC PPP Bantul Hasyim Turmudzi dan sejumlah ketua laskar PPP yang ada di Bantul.
Sahibulbait syawalan, Nurrahmat menegaskan tak ada agenda politik dalam kegiatan tersebut. Dia mengaku mengundang Abdul Halim sebagai Wakil Bupati Bantul, bukan sebagai Ketua DPC PKB.
“Malam ini Pak Wabup [Wakil Bupati] hadir dan kapasitas beliau sebagai Wakil Bupati dan saya sebagai [anggota] Dewan. Saya juga mengundang perwakilan dari Dinas Kebudayaan yang menggelar acara ini. Sejauh ini kami belum ada deal-deal politik apapun dengan Pak Halim [Abdul Halim Muslih, Wabup Bantul]. Kami baru sampai pada tahapan komunikasi antarpartai politik,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Bareskrim Polri menahan tiga tersangka kasus penyadapan ilegal, termasuk Listyo Sigit. Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tersangka keempat.
Kapolri Suyudi Ario Seto memerintahkan penindakan calo dan pungli rekrutmen kerja serta meluncurkan program Poliran.
Panel Barus mengundurkan diri dari Projo dan politik praktis sementara untuk fokus mengawal agenda pemerintahan Presiden Prabowo.
DPR menggelar rapat paripurna pukul 14.00 WIB dengan agenda pengumuman usulan HMP 120 anggota terkait pemakzulan Gibran.
Komisi III DPR menggelar rapat perdana bersama Kapolri Suyudi untuk membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan kelompok LSP.
Danantara memastikan tidak ada PHK terhadap 280 karyawan usai merger empat manajer investasi BUMN. AUM ditargetkan mencapai Rp350 triliun.