Wujudkan Kesetaraan Gender dengan Program Responsif Gender

Harianjogja.com, JOGJA- Kesetaraan gender perlu dipahami masyarakat, mulai dari level keluarga hingga politik. Dalam upaya pengarusutamaan kesetaraan gender, Kelurahan menjadi salah satu sarana yang efektif, dengan berbagai program yang menyasar langsung ke masyarakat.

Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemrdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY, Neli Tristiana, mengatakan pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga sangat diperlukan.

"Apalagi di masa sekarang ini, bapak mengasuh anak itu juga penting karena anak membutuhkan pengasuhan dari seorang bapak," katanya dalam Sosialisasi Pemahaman Gender untuk Masyarakat DIY, di Kantor Kelurahan Bener, Tegalrejo, Selasa (9/7/2019).

Ia menuturkan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya mempertahankan predikat mentor yang diperoleh DIY dalam penghargaan Anugerah Paraheta Ekapraya. Penghargaan ini diberikan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan pembangunan berprespektif gender.

Salah satu kriteria penilaian dalam penghargaan tersebut yakni desa atau kelurahan mampu menyusun penganggaran responsif gebder. "Diawali dengan pemahaman responsif gender itu seperti apa, mulai dari lingkungan keluarga," ungkapnya.

Ia menyebutkan di DIY, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih banyak terjadi di semua kabupaten maupun kota, dengan jumlah yang terus bertambah setiap tahun. Faktor twrvesarnya adalah adanya relasi yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan.

Jika terjadi KDRT, korban bisa melapor ke layanan yang pihaknya sediakan, yakni Rekso Dyah Utami atau lembaga serupa di tingkat Kabupaten-Kota. "Nanti akan ditangani kasusnya seperti apa, perlu pendampingan seperti apa," ujarnya.

Pegiat gender Aksara dan dosen Universitas Proklamasi, Amin Nurohman, mengatakan dalam skup kelurahan, pengarusutamaan gender harus dimulai dari Musrenbangkel, sehingga dapat terwujud dalam program kelurahan yang responsif gender.

Sejumlah lembaga kelurahan seperti LPMK, BKM, PKK, Lansia, Paud, Posyandu dan lainnya berperan untuk menyuarakan aspirasi dari masing-masing kelompoknya. "Selama ini belum semua kelompok bisa menyuarakan aspirasinya, sehingga program malah tidak menjawab permasalahan," ungkapnya.

Ia melihat, pengarusutamaan gender seharusnya bisa dimasukkan dalam program pemberdayaan masyarakat, karena bisa sangat fleksibel, menyangkut pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lainnya. "Bisa dikemas sesuai kebutuhan kelompok rentan, dan nemperhatikan potensi yang ada di masyarakat," kata dia.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.