Pengarus Utamaan Gender Harus Dimulai Dari Desa

Harianjogja,com, GUNUNGKIDUL—Dinas Pemberdayan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY mendorong Pengarus Utamaan Gender (PUG) tidak hanya di level provinsi atau kabupaten. Dana desa yang dimiliki tiap desa bisa dialokasikan untuk responsif terhadap gender.

DP3AP2 DIY mengajak tokoh masyarakat, pejabat desa, dan pembuat keputusan di tingkat desa untuk membuat program-program yang responsif terhadap gender.

Kepala Seksi Data Informasi Gender Anak dan Kerja Sama DP3AP2 DIY, Arif Nasirudin, menuturkan sosialisasi pemahaman gender yang diadakan di Desa Playen, Kecamatan Playen, merupakan yang pertama di Kabupaten Gunungkidul. DP3AP2 DIY juga melakukan penilaian setiap dua tahun sekali dan memberikan Anugerah Parahita Ekapraya. "Itu adalah penghargaan dari Pemerintah Pusat untuk daerah dalam implementasi pengarus utamaan gender," kata Arif, Selasa (6/8/2019).

Menurut dia, selama dua periode berturut-turut Provinsi DIY mendapat predikat mentor. Artinya, daerah tersebut sudah bisa layak menjadi guru bagi provinsi dan daerah lain untuk implementasi PUG. "Mentor itu predikat tertinggi dan yang baru menyandang Kabupaten Sleman sejak 2018," ujarnya.

Arif mengatakan ada tujuh prasyarat PUG antara lain komitmen, pemilahan data, dan keterlibatan masyarakat. "Itu tiga utama syaratnya," katanya.

Dewan Pengurus Aksara, Sri Surani, menjelaskan sosialisasi pemahaman gender di masyarakat menjadi penting karena keseteraan gender, baik laki-laki maupun perempuan, kelompok minoritas meliputi lansia, penyandang disabilitas dan anak-anak punya kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif di ranah publik. "Pemahaman gender penting untuk dilakukan," tutur Sri.

Menurutnya, pemahaman gender dimulai dari lingkup keluarga bahwa berpartisipasi di ruang publik, utamanya peran di dalam keluarga bisa dibagi sehingga untuk urusan domestik tidak menjadi beban kaum perempuan saja. "Beban domestik itu tanggung jawab bersama," kata dia.

Salah satu tujuan pemahaman gender ialah memastikan proses perencanaan pembangunan yang inklusi mulai dari proses perencaan melibatkan semua elemen kelompok masyarakat. Selama ini perempuan, lansia, anak-anak, dan kaum difabel tidak banyak dilibatkan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.

Kepala Desa Playen, Surahno, mengatakan pemahaman gender merupakan bentuk keadilan atau persamaan hak di dalam masyarakat. "Perlu dilakukan supaya masyarakat paham hak-hak dari kelompok minoritas," ujar dia.

Surahno menyatakan pada zaman dahulu perbedaan hak-hak antara laki-laki dan perempuan ada jaraknya. "Sekarang kepala dusun bisa dijabat oleh seorang perempuan, demikian juga jabatan kepala desa dan camat," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.