Simulasi Bencana di Kepatihan Tingkatkan Kesiapsiagaan Penyelamatan
Pemda DIY gelar simulasi bencana gempa di Kompleks Kepatihan untuk tingkatkan kesiapsiagaan. ASN dilatih penyelamatan diri dan penanganan darurat di Yogyakarta.
Anggota DPR RI Idham Samawi (kiri) saat menjadi keynote speaker Pelantikan dan Dialog Publik Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH) Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jogja, di kompleks Balai Kota Jogja, Minggu (22/12/2019)./Harian Jogja-Lugas Subarkah
Harianjogja.com, JOGJA--Pancasila digali dari bumi Indonesia sendiri. Tidak ada satu agama pun di Indonesia yang bertentangan dengan pancasila. Maka tidak ada pula ideologi yang bisa menggantikan pancasila sebagai dasar negara.
Hal ini disampaikan anggota DPR RI, Idham Samawi, saat menjadi keynote speaker dalam Pelantikan dan Dialog Publik Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH) Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jogja, di kompleks Balai Kota Jogja, Minggu (22/12/2019).
Ia menceritakan bahwa Pancasila tidak tercetus begitu saja, namun melalui proses dan perdebatan panjang. Perdebatan ini memuncak sehari setelah kemerdekaan, 18 Agustus 1945, di mana sila pertama masih berbunyi Ketuhanan dengan Menjalankan Kewajiban Syariat Islam bagi Pemeluk-Pemeluknya. "Tujuh kata di belakang kata Ketuhanan waktu itu jadi perdebatan. Perwakilan Indonesia Timur menyatakan tidak akan ikut Indonesia jika tujuh kata itu tetap ada. Lalu dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Hasyim Azhari bilang, demi keutuhan Indonesia, NU setuju tujuh kata itu dihilangkan," katanya.
Begitu pula dengan Ketua Muhammadiyah waktu itu, Ki Bagus Hadi Kusumo, sempat salat istikharah sebanyak tujuh kali selama 41 menit. "Setelah salat, dia pun berkata, demi utuhnya NKRI, Muhammadiyah setuju tujuh kata itu dihilangkan. Dengan pertimbangan tidak semua warga Indonesia adalah Islam," ujarnya.
Menurut Idham, Pancasila sudah sangat sesuai dengan karakter Indonesia. Bila Pancasila disandingkan dengan Majapahit, Sriwijaya, Mataram Kuna, Mataram Modern, Islam, Nasrani, dan agama lainnya tidak akan bertentangan karena memang digali sari bumi Indonesia.
Sebab itu mantan Bupati Bantul itu berpesan pada LKBH HMI untuk senantiasa melakukan kerja-kerja advokasi dan penegakan hukum dengan berlandaskan pada pancasila. "Harus berani pasang badan untuk Pancasila, dari berbagai ideologi yang ingin menggantinya," ajaknya.
Pembina LKBH HMI Cabang Jogja, Sobirin Mailan, mengatakan LKBH HMI dibutuhkan untuk membela hak kaum terpinggirkan yang harus berhadapan dengan hukum tapi tidak mampu membayar pengacara. "Sejalan dengan sejarah LBH, yakni untuk melakukan pembelaan struktural," katanya.
Hal ini, kata dia, juga sejalan dengan koridor HMI dimana idealisme merupakan penggerak. "Jangan hanya jadi lawyer yang ujung-ujungnya uang. Ke depan akan banyak orang kehilangan hati nurani. Kita harus maju dengan idealisme," ujarnya.
Dia juga berpesan kader LKBH HMI perlu belajar menulis. Hal ini sebagai respons era digital yang berkonsekuensi pada menjamurnya hoaks yang menyesatkan. “Dengan menulis, diharapkan kader dapat mengantisipasi penyebaran hoaks,” ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemda DIY gelar simulasi bencana gempa di Kompleks Kepatihan untuk tingkatkan kesiapsiagaan. ASN dilatih penyelamatan diri dan penanganan darurat di Yogyakarta.
UGM mendorong penguatan blue food sebagai solusi ketahanan pangan nasional di tengah proyeksi kenaikan kebutuhan protein hingga 67% pada 2050.
Bea Cukai Kudus menerapkan ultimum remidium terhadap tujuh kasus rokok ilegal dengan total denda Rp582,71 juta sepanjang semester I/2026.
PDIP memperingati 30 tahun Kudatuli dengan aksi teatrikal, ritual adat, dan pembacaan puisi di Gedung DPP PDIP di Jakarta.
Sebanyak 11 SPPG di Sleman menghentikan operasional sementara akibat kendala renovasi, IPAL, dan administrasi.
Pemkab Gunungkidul mengalokasikan Rp5 miliar untuk memperbaiki tiga ruas jalan pada 2026. Dua proyek sudah memasuki tahap kontrak.