Atasi Kekosongan Stok Vaksin Polio, Pemkab Siapkan Anggaran Khusus

Harianjogja.com, BANTUL—Belum adanya kejelasan dari Pusat terkait dengan pendistribusian vaksin polio yang stoknya kosong sejak tahun lalu, memaksa Pemkab Bantul menyiapkan anggaran untuk pengadaan vaksin tersebut. Hanya memang anggaran yang disiapkan terlampau kecil, yakni tak lebih dari Rp50 juta.

Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Bantul, Tri Wahyu Joko Santoso mengatakan total anggaran pengadaan vaksin polio yang sedang disiapkan adalah sekitar Rp50 juta. Anggaran itu bakal digunakan untuk membeli vaksin polio sebanyak 1.400 dosis. Artinya jumlah itu hanya cukup untuk memvaksinasi 1.400 bayi.

Dia mengaku tidak berani membeli vaksin polio dalam jumlah banyak karena dikhawatirkan dalam waktu dekat ini sudah ada kiriman vaksin dari Kementerian Kesehatan. Menurut dia untuk bayi yang lahir pada 2019 ini sebenarnya masih aman sampai usia 59 bulan atau lima tahun kurang sebulan masa waktu pemberian vaksin polio. “Jadi masyarakat tidak perlu resah,” ujar Joko, Jumat (14/2/2020).

Kepala Dinkes Bantul, Agus Budi Raharjo mengatakan vaksin polio merupakan salah satu kebutuhan dasar untuk balita yang kewenangan pengadaannya ada di Kementerian Kesehatan. Sejauh ini pihaknya tidak pernah menganggarkan vaksin polio karena sudah ada kiriman rutin dari Pemerintah Pusat.

Pembelian vaksin polio itu, kata dia, dilakukan untuk mengatasi persoalan kekosongan vaksin polio dari Kementerian Kesehatan sejak lima bulan terakhir.

Sekadar diketahui, sejak pertengahan tahun lalu, vaksin polio di Bantul kosong lantaran gagalnya pengadaan di tingkat Pusat. Akibatnya, untuk mendapatkan vaksin tersebut, masyarakat terpaksa membeli secara mandiri di klinik atau rumah sakit swasta dengan harga Rp100.000.

Belum Tahu

Sampai sejauh ini, Dinkes Bantul, diakui dia, belum tahu kapan vaksin polio akan dikirim kembali. Akan tetapi berdasarkan informasi, akhir bulan ini atau setidaknya awal Maret vaksin polio akan dikirim.

“Apapun alasannya kekosongan, kami pemerintah harus hadir. Sesuai perintah Pak Bupati layanan pemberian vaksin jangan sampai terganggu. Kami akan siapkan kebutuhan darurat yang dikover melalui APBD,” kata Agus.

Didik Jumingan, salah satu warga Trirenggo, Bantul, mengaku anak keduanya yang kini berusia tiga bulan awalnya akan divaksin akhir tahun lalu di Puskesmas Bantul, tetapi lantaran stoknya kosong, maka dia pun pulang lagi dan diminta menunggu ketersediaan vaksin dari Kementerian Kesehatan. “Kata petugasnya bukan hanya di Bantul yang kosong tapi di beberapa daerah di DIY juga kosong,” kata Didik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.