Sri Sultan Dorong Jamsostek Menjangkau Pedagang Kecil dan Pekerja Informal di DIY
Sri Sultan mendorong Jamsostek menjangkau pedagang kecil, UMKM, pekerja informal hingga pekerja harian di DIY.
Jokteng Wetan tertutup oleh bangunan sehingga wujud aslinya tidak tampak./Harian Jogja-Abdul Hamid Razak
Harianjogja.com, JOGJA—Keluarga Kurniasih akhirnya bernapas lega. Proses pembayaran ganti rugi lahan terdampak proyek revitalisasi Pojok Beteng Lor Wetan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sudah dicairkan oleh Pemda DIY.
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY Krido Suprayitno mengatakan pelepasan hak atas bangunan yang belum dilakukan tahun lalu baru bisa dilakukan Kamis (27/2). Dia bersama tim pengadaan tanah menyelesaikan proses pelepasan hak atas bangunan tersebut di depan pejabat Kepala Kantor Pertanahan Kota Jogja.
"Proses ini dilakukan sudah sesuai prosedur dan disaksikan oleh seluruh pejabat terkait termasuk dari keluarga dan anak-anaknya," kata Krido saat dihubungi Harian Jogja melalui ponsel.
Total dana yang dicairkan sebesar Rp3,1 miliar. Pencairan dana ganti rugi tersebut dilakukan, kata Krido, setelah seluruh berkas yang disyaratkan oleh tim dinyatakan lengkap. "Karena dinilai lengkap, pembayaran dilakukan. Bukan secara cash tetapi langsung ditransfer ke rekening yang bersangkutan," katanya.
Selanjutnya, kata Krido, Pemda meminta agar keluarga yang masih tinggal di lokasi tersebut untuk segera mengosongkan bangunan. Berdasarkan kesepakatan antara Pemda dengan pemilik lahan, lanjut Krido, pengosongan bangunan tersebut ditarget sebelum 2 Maret mendatang.
Lahan yang sudah diratakan akan digunakan untuk proyek revitalisasi Pojok Beteng di kawasan itu. "Jadi sebelum 2 Maret sudah harus dikosongkan. Itu sudah disepakati. Sebab setelah tanggal itu, tim akan melakukan proses pembongkaran bangunan di sekitar lokasi," katanya.
Juru bicara warga terdampak proyek revitalisasi pojok beteng Dwi Yanto mengakui proses pencairan dana ganti untung sudah dilakukan oleh Pemda. "Termasuk ada kesepakatan untuk mengosongkan bangunan tersebut sebelum tanggal 2 Maret. Itu sudah disanggupi oleh keluarga," katanya.
Pekan lalu, keluarga Kurniasih mempertanyakan proses ganti rugi yang belum jelas. Dari 11 pemilik bidang, hanya keluarga ini yang belum menerima dana ganti rugi. Selama ini bangunan yang terletak di Jalan Brigjend Katamso itu digunakan juga sebagai tempat usaha.
Bangunan seluas 90 meter persegi itu berstatus hak guna bangunan (HGB). Selama ini bangunan tersebut ditinggali oleh tiga orang lansia yang semuanya perempuan. Masing-masing LSI, 70, LLM, 67 dan LJI, 65. "Karena waktunya mepet, tidak mungkin untuk membeli rumah. Kami akan mengontrak rumah dulu untuk sementara waktu," kata LSI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sri Sultan mendorong Jamsostek menjangkau pedagang kecil, UMKM, pekerja informal hingga pekerja harian di DIY.
KPK menyita empat mobil terkait dugaan korupsi dana siap pakai BNPB, termasuk BMW, AION, dan BYD Atto 3 Superior.
Komisi D DPRD Gunungkidul berharap UMK 2027 disesuaikan dengan biaya hidup, kemampuan perusahaan, dan formula pengupahan yang berlaku.
Disdik Sleman merehabilitasi 15 SMP negeri pada 2026 dengan anggaran Rp2,2675 miliar. Kerusakan bangunan didominasi atap dan kayu keropos akibat rayap.
Prabowo memerintahkan ESDM, Pertamina, dan Danantara memeriksa kontrak distribusi minyak setelah keterlambatan pasokan di Bali.
DPC PDIP Kota Jogja menggelar kaderisasi bagi 64 peserta di Kaliurang untuk memperkuat ideologi, disiplin, dan komitmen memperjuangkan rakyat.