Pakar Ungkap Keterbatasan AI dalam Menghadapi Serangan Siber
AI membantu mendeteksi serangan siber secara real-time, tetapi teknologi ini masih memiliki keterbatasan dan membutuhkan pengawasan manusia.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X Berbicara soal penyakit yang disebabkan virus corona SARS-CoV-2. /Ist-Youtube Humas Jogja
Harianjogja.com, JOGJA--Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kini ramai digulirkan di tengah wabah virus Corona.
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih mengumpulkan verifikasi data sebagai langkah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hingga data yang masih dibutuhkan yakni puncak pemudik ke Yogyakarta.
Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengatakan, sebelum pemerintah pusat mengeluarkan rencana PSBB, warga di Yogyakarta sudah melakukan hal serupa. Jika PSBB mengacu kepada aturan Kementerian Kesehatan, maka sebelumnya DIY mengambil dasar hukum dari undang-undang penanggulangan bencana.
"Kami masih melakukan verifikasi, karena sebagian besar yang ada dalam peraturan PSBB itu sudah kami lakukan 2 minggu lalu," kata Sri Sultan saat wawancara langsung dengan tim iNews TV, Selasa (7/4/2020), seperti dilansir dari iNews.id-jaringan Harianjogja.com, Selasa (7/4/2020).
Sri Sultan mengaku saat ini sudah banyak pemudik yang datang ke DIY, tetapi waktu atau puncak mereka datang belum dipredksi. Tetapi, dia menegaskan kepala daerah di sejumlah wilayah di Yogyakarta sudah diminta melabeli pemudik sebagai orang dalam pemantauan.
"Kalau penetapan pemudik sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) itu sudah diinfokan kepada semua warga," ujarnya.
Sebelumnya, Sri Sultan juga tidak mengambil kebijakan untuk pembatasan transportasi di Yogyakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : iNews.id
AI membantu mendeteksi serangan siber secara real-time, tetapi teknologi ini masih memiliki keterbatasan dan membutuhkan pengawasan manusia.
OJK memutuskan tidak menaikkan premi asuransi kendaraan bermotor pada 2026. Regulator meminta perusahaan menekan biaya akuisisi.
ASEAN mendorong percepatan ratifikasi perjanjian pusat pengendalian kabut asap lintas batas. Indonesia telah menindak perusahaan terkait karhutla.
Sebanyak 3.727 anak di Bantul tercatat tidak sekolah, tertinggi se-DIY. DPRD meminta Dikpora memvalidasi data dan memetakan penyebabnya.
Pemerintah mengklaim angka kemiskinan Indonesia turun 920.000 orang menjadi 8,07% pada Maret 2026, disertai penurunan pengangguran terbuka.
Google menghapus 10.134 kanal YouTube terkait operasi pengaruh terkoordinasi di Indonesia sepanjang Agustus 2026. Total penindakan kuartal III mencapai 19.389 k