Pemkab Bantul Berpotensi Kehilangan Pendapatan Rp270 Miliar

Harianjogja.com, BANTUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul tengah melakukan refocusing anggaran agar persoalan Coronavirus Disease atau Covid-19 dapat tertangani dengan baik. Namun di sisi lain pemulihan ekonomi sebagai dampak dari Covid juga harus dilakukan.

Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan potensi yang hilang selama masa pandemi Corona ini bisa mencapai 20-30% dari total pendapatan daerah. Dari hasil penghitungan sementara pendapatan yang berkurang mencapai Rp270 miliar. Tentu angka tersebut, kata dia, bukan angka yang sedikit sehingga butuh mengubah fokus penganggaran kegiatan dengan memangkas kegiatan yang dinilai tidak mendesak.

“Refocusing kata kunci bagaimana pemulihan ekonomi dilakukan dengan realokasi kegiatan yang bisa ditunda. Pada 2020 ini sudah direncanakan realokasi berbagai kegiatan,” kata Halim dalam Rapat Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan 2021 tingkat kabupaten secara daring melalui aplikasi zoom meeting, Selasa (7/4/2020).

Halim mengatakan perioritas utama pembangunan 2021 mendatang adalah penumbuhan ekonomi, terlebih tahun ini Bantul mengalami pelemahan ekonomi karena terjadi pandemi.Ia berharap kepada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan stakeholder terkait untuk merancang berbagai kegiatan pertumbuhan ekonomi secara sinergi agar cepat tercapai.

Salah satunya yang perlu digenjot adalah sektor kria dan komunitas kelompok ekonomi yang menjalankan usahanya secara daring. Menurut dia, Bantul sudah ditetapkan sebagai kabupaten yang sektor krianya kuat oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

“Tahun ini ini merupakan momentum terbaik untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi kreatif di Bantul sehingga sinergi yang dibutuhkan nanti bagaimana pemda DIY dan Bantul bisa sama sama nuntaskan kawasan industri dan kluster industri kreatif,” ujar Halim.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Helmi Jamharis mengatakan hasil penyisiran anggaran sementara, potensi pengurangan pendapatan selama pandemi Corona sebesar Rp270 miliar baik dari sumber PAD seperti pajak dan retribusi maupun dana dari transfer Pemerintah Pusat, serta dana bagi hasil.

“Kemungkinan kisaran Rp270 miliar. Itu baru hitungan kasar,” kata Helmi. Pihaknya sudah melakukan penundaan kegiatan yang belum terlalu mendesak karena harus mendahulukan kesehatan masyarakat dan penumbuhan ekonomi. Di antara kegiatan yang ditunda adalah kegiatan fisik perbaikan sejumlah ruas jalan dan jembatan, anggaran perjalanan dinas, akomodasi rapat dan sebagainya.

Bupati Bantul Suharsono mengatakan masa pandemi Covid ini tidak bisa diprediksi tiga bulan sehingga perlu diantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi termasuk pelemahan ekonomi, “Situasi saat ini yang perlu ditekankan refocusing anggaran,” kata dia. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.