Pemda DIY Sisihkan Lebih dari Rp200 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Harianjogja.com, JOGJA - DIY memperkirakan sebanyak Rp200 miliar hingga Rp300 miliar akan disisihkan dari APBD DIY 2020 melalui redesain untuk penanganan Covid-19. Anggaran tersebut diambilkan dengan menggeser sejumlah proyek fisik hingga kegiatan lain.

Kasi Sosial Budaya Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY Pambudi Setiono menjelaskan penanganan Covid-19 yang diambilkan melalui redesain APBD DIY 2020 diperkirakan antara Rp200 miliar hingga Rp300 miliar secara keseluruhan untuk mengcover selama tiga bulan.

Jumlah itu dipakai untuk berbagai keperluan berbagai sektor di antaranya seperti bidang kesehatan sekitar Rp39 miliar dan untuk jaminan hidup sekitar Rp40 miliar dan lain-lain. Selain itu ratusan miliar tersebut akan memberikan insentif kepada dokter dan perawat yang menangani Covid-19.

“Kalau yang Rp39 miliar disampaikan Dinkes tadi itu belum termasuk untuk insentif tenaga medis, nah di anggaran besar [antara Rp200 miliar hingga Rp300 miliar itu] nanti dimasukkan ada untuk insentif. Tetapi ini angkanya masih bergerak, yang jelas di atas Rp250 miliar, maka antara Rp200 miliar sampai Rp300 miliar,” ucapnya di sela-sela rapat dengan Komisi D DPRD DIY, Selasa (7/4/2020).

Ia mengatakan targetnya redesain final tersebut pada Kamis (9/4/2020) karena daerah diberikan batas waktu untuk segera melaporkan ke pusat. Setelah ditemukan angka pasti, kemudian jumlah nominal keseluruhan untuk penanganan Covid-19 yang diambilkan dari APBD tersebut akan dimasukkan dalam pos belanja tak terduga (BTT). Melalui BTT itulah kemudian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY bisa menggunakan anggaran dan didistribusikan kepada setiap bidang.

“Harapannya [perkiraan anggaran] segera final, kemudian bisa di-Pergub-kan lalu dilaporkan ke Pemerintah Pusat sehingga bisa segera jalan, paling tidak pekan depan baru bisa digunakan,” ujarnya.

Perkiraan angka Rp200 miliar hingga Rp300 miliar itu merupakan hasil menggeser puluhan proyek fisik yang bisa dibatalkan selama setahun, terutama proyek yang menggunakan dana alokasi khusus (DAK) dan dana insentif daerah (DID). Selain itu ada perjalanan dinas serta kegiatan berkumpul seperti bimtek, pelatihan dan sejenisnya secara total dihilangkan.

“Proyek fisik yang sekiranya baru lelang dibatalkan untuk dialihkan, begitu juga dengan yang sudah kontrak itu pihak pelaksana [proyek fisik] harus dipastikan bisa menyelesaikan tidak dalam kondisi seperti ini,” katanya.

Wakil Ketua DPRD DIY Anton Prabu menilai sejumlah dana transfer dari pusat banyak yang harus dikurangi oleh pusat terutama DID dan DAK. Oleh karena itu pihaknya harus memberikan dukungan redesain anggaran tersebut karena kebutuhan sudah sangat mendesak.

“Seusai arahan dari pusat kan diberi waktu tujuh hari untuk segera melaporkan [redesain] paling tidak hari Kamis itu harus sudah selesai, agar anggaran itu bisa segera digunakan untuk penanganan Covid-19,” katanya.

Anton menyatakan selain kebutuhan bidang kesehatan seperti pemenuhan APD, terdampak secara ekonomi juga harus diberikan perhatian penuh melalui anggaran tersebut. “Sekarang banyak pedagang kecil seperti di sekitar Malioboro ini yang tidak punya penghasilan karena harus tutup, ini juga perlu menjadi perhatian melalui anggaran redesain itu,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.