Jadwal KRL Jogja-Solo Jumat 2 Oktober 2026, Berangkat Mulai 05.05 WIB
Cek jadwal KRL Jogja-Solo Jumat 2 Oktober 2026 lengkap tiap stasiun. KRL berangkat mulai 05.05 WIB dengan tarif Rp8.000.
Kendaraan berplat nomor luar DIY diperiksa oleh petugas posko terpadu pemantauan COVID-19 DIY di Jalan Nasional Jogja-Purworejo Km. 41, Kapanewon Temon, Kulonprogo, atau tepatnya depan Masjid Nurul Huda, Sabtu (25/4/2020).-Harian Jogja/Jalu Rahman Dewantara
Harianjogja.com, JOGJA—Dinas Perhubungan DIY mencatat ada belasan kendaraan yang diminta putar balik ketika melewati tiga jalur pintu masuk DIY. Kendaraan itu ditengarai membawa pemudik dari luar DIY.
Kepala Dinas Perhubungan DIY Tavip Agus Rayanto menjelaskan sudah banyak kendaraan yang lewat pintu masuk DIY diminta putar balik guna mencegah penyebaran Covid-19. Akan tetapi prosedur putar balik itu tidak menggunakan identitas berbasis pelat nopol kendaraan.
Tetapi petugas di lapangan melakukan tracing dengan meminta identitas serta melakukan wawancara singkat secara persuasif untuk asal dan tujuan perjalanannya.
“Kalau ada indikasi dia berasal dari zona merah, sesuai KTP dan asal perjalanan ya kami minta balik. Kemarin ada kasus [lewat jalur Temon] dia alasannya mau jemput anaknya di Jogja untuk dibawa pulang, akhirnya kami minta menunggu di Temon, anaknya yang kami minta datang ke Temon untuk dibawa pulang. Karena dia tidak bisa menunjukkan termasuk tujuannya mau ke mana,” ungkapnya di Kepatihan, Senin (27/4/2020).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Cek jadwal KRL Jogja-Solo Jumat 2 Oktober 2026 lengkap tiap stasiun. KRL berangkat mulai 05.05 WIB dengan tarif Rp8.000.
BPS Gunungkidul masih mengolah data Sensus Ekonomi 2026. Sebanyak 1.033 petugas dikerahkan dengan sekitar 385.000 responden sasaran.
Bank Mandiri membayarkan dividen interim Rp6,16 triliun bertepatan HUT ke-28. Total dividen sepanjang kalender 2026 mencapai Rp50,63 triliun.
DPRD Bantul meminta usaha budi daya perikanan memperhatikan pengelolaan limbah agar tidak berdampak pada lingkungan dan warga.
PPh marketplace dimajukan menjadi 1 Oktober 2026. DJP menyebut keputusan itu diambil karena kesiapan teknis empat platform.
Sebanyak 52,41% pekerja DIY masih berada di sektor informal. Buruh menilai kondisi ini menunjukkan warga menciptakan lapangan kerja sendiri.