DPRD DIY Minta Pemerintah Beri Perhatian Serius Perusahaan yang Masih Beroperasi

Harianjogja.com, JOGJA-- Sejumlah anggota DPRD DIY melakukan kunjungan ke beberapa perusahaan besar yang masih beroperasi di tengah pandemi corona ini. Dewan menyarankan pemerintah memberikan perhatian seperti kerja sama permodalan serta bentuk bantuan lain kepada perusahaan yang masih beroperasi demi menyelamatkan para pekerjanya.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DIY Dwi Wahyu menjelaskan pihaknya mengunjungi sejumlah pabrik besar tetapi masih beroperasi di tengah pandemi seperti PT Primissima dan PT SGI yang keduanya berada di wilayah Sleman.

Pada awalnya kunjungannya itu untuk memastikan keadaan karyawan, tetapi faktanya menemukan banyak persoalan yang dihadapi perusahaan besar. Ia mencontohkan di PT Primissima tergolong stabil, jumlah karyawan sekitar 700 orang, hanya 91 yang dirumahkan karena kontraknya sudah habis.

"Sisanya yang 700 pekerja, masih bisa bekerja tetapi dengan sistem sehari kerja sehari libur karena kondisinya seperti ini, secara prinsip masih beroperasi, sehingga setiap harinya ada mesin yang nganggur" katanya di DPRD DIY, Rabu (29/4/2020).

Selama ini, kata dia, perusahaan tekstil tersebut menjadi tumpuan bagi perajin batik di DIY untuk mendapatkan bahan baku kain. Tetapi karena bahan baku kapas harus impor dari Australia dan Amerika Serikat dengan harga yang meroket. Sehingga perusahaan kekurangan dana untuk membeli bahan baku. Selama ini perusahaan tersebut menggunakan skeman pinjaman dari salah satu perbankan swasta, tetapi saat ini tidak normal.

"Nah kami mengusulkan perusahaan ini bisa membuat skema dengan BPD DIY, skemanya bisa by order dan itu bisa diagunkan dan bunganya pasti lebih rendah. Daripada BPD DIY membiayai hotel," ucapnya.

Ia mengatakan ada perusahaan yang merupakan milik BUMN di DIY tetapi dukungan pusat masih sangat minim. Beberapa kali perusahaan BUMN yang berada di DIY mengusulkan bantuan ke pusat tetapi belum terealisasi. Pihaknya juga menemukan adanya perusahaan yang mati-matian mengatur cash flow karena tidak tahu sampai kapan kondisi pandemi ini berakhir sekaligus untuk mengupayakan agar operasional tidak terhenti.

"Ada juga yang pabrik membuat pengurangan gaji, gaji pekerja di atas UMR dikurangi antara 25 persen sampai 60 persen. Tetapi kalau gajinya UMR tetap dipertahankan, ini harus ada perhatian agar ribuan karyawan tidak dirumahkan dampaknya akan lebih luas," katanya.

Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DIY Yuni Satiya Rahayu mengatakan, beberapa pabrik juga meminta kepada pemerintah agar tidak memberlakukan lockdown atau penutupan akses jalan lokal. Lockdown di daerah sangat berpengaruh terhadap distribusi produk suatu perusahaan. Bahkan ada beberapa pekerja yang terhambat ketika akan bekerja karena adanya penutupan jalan.

"Harapan kami kepala daerah bisa mengevaluasi kondisi ini, banyak masyarakat yang mau bekerja kemudian tidak bisa karena ada penutupan jalan secara lokal," katanya.

Yuni menilai pemerintah perlu memberi perhatian terhadap perusahaan yang masih beroperasi untuk menyelamatkan banyak karyawan agar tidak dirumahkan. Apalagi banyak pekerja lokal DIY yang menggantungkan hidupnya dari pabrik-pabrik tersebut. Ia mencontohkan Dinas Koperasi dan UMKM DIY bisa menggandeng PT Primissima yang memiliki produk kain sehingga tidak ada lagi keluhan soal kesulitan bahan baku masker.

"Sebaiknya Dinas Koperasi dan UMKM bekerja sama dengan perusahaan seperti Primissima untuk bisa memenuhi bahan baku sambil bekerja sama dengan UMKM untuk membuat masker," ucapnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.