Yaman Kecam Serangan Houthi, Janji Jaga Keamanan Laut Merah
Pemerintah Yaman mengecam serangan Houthi di Laut Merah dan menegaskan wilayahnya tidak akan digunakan untuk mengancam keamanan maritim internasional.
Foto ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL - Sejumlah kepala desa di Kabupaten Gunungkidul berharap pemotongan anggaran Alokasi Dana Desa 2020 tidak lebih dari 5%. Alasannya supaya tidak berimbas kepada kinerja perangkat desa.
Kades Bendungan, Kecamatan Karangmojo, Santoso, mengatakan alokasi dana desa (ADD) lebih banyak digunakan untuk urusan bidang pemerintahan desa. "Sehingga pemangkasan ADD berimbas pada tidak maksimalnya pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, berdampak batalnya penyaluran dana operasional untuk lembaga RT/RW," kata Santoso dikutip dari Antara, Senin (11/5/2020).
Untuk itu, ia berharap pemangkasan ADD tidak lebih dari 5% mengingat perangkat desa merupakan ujung tombak pelayanan pemerintah kabupaten di tingkat paling bawah, khususnya saat menghadapi pandemi Covid-19 seperti saat ini.
“Semoga kalau tetap dipangkas tidak lebih dari lima persen. Syukur-syukur bisa dikembalikan ke pagu awal sebelum dipotong,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunung Kidul Saptoyo mengatakan pengurangan ADD terpaksa dilakukan karena dana transfer dari pusat semua belum turun. ADD juga turun karena sumbernya dipotong. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga turun signifikan sehingga tidak ada potensi dana lain untuk menutupi.
“Selain itu semua daerah juga harus melakukan refocusing anggaran minim 50% untuk belanja modal dan belanja barang dan jasa untuk penanganan Covid-19,” katanya.
Pemkab sedang berusaha berhitung belanja wajib minimal di desa sekaligus masih terus memproses refocusing anggaran di OPD. Dia berharap ada perubahan yang positif terkait ADD.
“Semua penting, kondisi sangat sulit ini sehingga masyarakat harus kerja keras, masih terus berproses. Belum bisa matur karena belum final," katanya.
Saptoyo mengatakan pemotongan ADD sebenarnya bukan 15%. Pemotongan ADD tersebut sekaligus memindahkan premi BPJS sebesar 5% yang dimasukkan komponen ADD.
”Sesuai ketentuan Permendagri harus dibayarkan jadi satu di kabupaten,” kata Saptoyo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Pemerintah Yaman mengecam serangan Houthi di Laut Merah dan menegaskan wilayahnya tidak akan digunakan untuk mengancam keamanan maritim internasional.
Dua pekerja proyek ditetapkan sebagai tersangka dugaan pencurian kabel instalasi listrik di pabrik tekstil Karanganyar usai memanfaatkan akses kerja.
Kubu Don Ritto berencana mengajukan praperadilan atas penyitaan emas 74 kilogram dan valas dalam perkara yang menyeret eks Jampidsus Febrie Adriansyah.
RANS menerima pengunduran diri Direktur Grandy Prajayakti. Perseroan memastikan operasional tetap berjalan normal dan akan menggelar RUPS.
Kemnaker menargetkan 300 ribu peserta Pelatihan Vokasi Nasional pada 2026 untuk mencetak SDM siap kerja sesuai kebutuhan industri.
Sebanyak 45 Koperasi Desa Merah Putih di Blora mulai beroperasi setelah mengantongi izin usaha lengkap dan berbadan hukum.