Anggaran Jalan dan Jembatan Bantul 2026 Disesuaikan, Ini Penyebabnya

Harianjogja.com, BANTUL—Rencana Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengalokasikan anggaran besar bagi pembangunan jalan dan jembatan pada 2026 dipastikan mengalami penyesuaian. Menurunnya kapasitas fiskal daerah akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat membuat target awal belanja infrastruktur belum dapat direalisasikan sepenuhnya.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan tantangan utama pada 2026 berasal dari minimnya dukungan dana pusat ke daerah. Kondisi tersebut berdampak langsung pada kemampuan APBD Bantul dalam membiayai pembangunan infrastruktur dasar.

“Proyeksi awal pembangunan jalan, jembatan, dan talut di Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp150 miliar terpaksa diturunkan dulu. Namun, angkanya tetap lebih besar dibandingkan 2025,” kata Halim, Minggu (8/2/2026).

Meski alokasi dari APBD mengalami penyesuaian, Pemkab Bantul masih membuka peluang tambahan pendanaan dari pemerintah pusat. Salah satu skema yang diharapkan dapat menopang pembangunan infrastruktur adalah program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).

Halim menjelaskan, meskipun dana alokasi khusus (DAK) infrastruktur pada 2026 dinolkan oleh pemerintah pusat, daerah masih diberi kesempatan mengusulkan pembangunan jalan melalui mekanisme IJD.

“Walaupun DAK infrastruktur nol, Bantul masih bisa mengusulkan. Skemanya bukan DAK, tetapi melalui Instruksi Presiden Jalan Daerah,” ujarnya.

Menurut Halim, Bantul sudah memiliki pengalaman menjalankan skema IJD pada 2025. Salah satu proyek yang direalisasikan melalui program tersebut adalah pembangunan ruas jalan di Kalurahan Bangunjiwa, Kapanewon Kasihan.

“Contohnya baru satu, pembangunan jalan di Bangunjiwa. Itu bukan dari DAU, bukan DAK, juga bukan tugas pembantuan, tetapi langsung dibangun oleh kementerian,” katanya.

Ia menilai kehadiran IJD berpotensi menutup kekurangan pembiayaan infrastruktur daerah. Dengan dukungan program tersebut, percepatan pembangunan jalan di Bantul diharapkan tetap dapat berjalan meski anggaran APBD terbatas.

“Walaupun alokasi infrastruktur dari APBD Bantul belum sesuai harapan, kami masih optimistis kekurangannya bisa ditutup melalui IJD,” ujarnya.

Halim menambahkan, kebutuhan perbaikan jalan di Bantul masih cukup besar dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Aspirasi warga terkait kondisi jalan rusak terus disampaikan melalui berbagai saluran.

“Harapannya nilai bantuan bisa mendekati Rp150 miliar agar percepatan pembangunan jalan benar-benar terasa. Kami memahami keluhan masyarakat, termasuk yang disampaikan secara simbolik seperti penanaman di jalan rusak. Itu semua kami terima dan pasti kami tindak lanjuti,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.