Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY Salurkan BLT dan THR

Harianjogja.com, SLEMAN--Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DIY saat ini tengah mengejar target penyaluran bantuan sosial atau subsidi untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan risiko pandemi.

Dampak pandemi Covid-19 membuat pertumbuhan ekonomi DIY sesuai laporan BPS pada triwulan I tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 0,17% dibandingkan periode waktu yang sama tahun lalu. Pemerintah mencanangkan penanganannya melalui refocusing anggaran, jaring pengaman sosial, dan stimulus fiskal untuk UMKM terdampak.

Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan realisasi belanja negara di wilayah DIY sampai 15 Mei 2020 telah mencapai Rp5,43 triliun atau sebesar 27,63%. Dikatakannya, prioritas belanja lebih mengarah ke sektor kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi.

"Belanja barang sebesar 14,61% dan modal sebesar 6,1%. Ini selama triwulan I di bawah target triwulan, targetnya 15%. Tapi realisasi bantuan sosial justru meningkat. Angkanya 41,29%," terangnya dalam jumpa pers di Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY, Maguwoharjo, Depok, Sleman, pada Senin (18/5/2020).

Terkait dukungan subsidi oleh pemerintah, Heru menyampaikan bahwa di DIY hingga Jumat (15/5/2020) lalu telah tersalur dana sebesar Rp111,80 miliar untuk 310.144 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang meliputi program sembako (reguler dan Covid-19) sebesar Rp19,38 miliar untuk 96.921 KPM, Program Keluarga Harapan sebesar Rp80,72 miliar untuk 193.735 KPM, serta Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp11,69 miliar untuk 19.488 KPM.

Lebih lanjut, Heru menjelaskan tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari Dana Desa. Penerima BLT harus memenuhi kriteria keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa yang bersangkutan dan tidak menerima bantuan perlindungan sosial lainnya.

"Penyaluran Dana Desa hari ini sudah mencapai Rp229,75 milyar atau 51,69% dari anggaran Dana Desa di DIY. Hari ini di Sleman kita gambah penyaluran tahap II dngan persyaratan yang terpenuhi sebesar Rp15 milyar," tambahnya.

Sesuai kemampuan negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di DIY hingga hari ini juga telah mencairkan tunjangan hari raya (THR) sejumlah Rp163,94 miliar untuk 36.449 PNS maupun PPNPN.

Menurut Heru, penerima THR agak berbeda skemanya dibanding tahun lalu, yaitu setara tingkat eselon III ke bawah. Selain itu, tunjangan kinerja tahun ini tidak dibayarkan. Yang dibayarkan hanya gaji pokok, ditambah tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

"Untuk pembayaran THR sudah kita salurkan dari hari Kamis [14/5/2020]. Mungkin hari ini di atas 90% terealisasi. Prinsipnya pengajuan SPN [surat perintah membayar] akan kami proses secepat mungkin begitu ada pengajuan dari Satker. Paling akhir adalah Senin [18/5] hari ini. Secara umum DIY sudah aman. Tinggal proses penyelesaian di KPPN," tutur Heru.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.