Studi UNESCO: 62% Influencer Tak Periksa Fakta Sebelum Unggah
Studi UNESCO menemukan 62% influencer tidak memeriksa fakta sebelum membagikan informasi. Popularitas konten jadi salah satu patokan mereka.
Ilustrasi. /Freepik
Harianjogja.com, BANTUL- Nasib nahas dialami oleh Suparjono, warga Dagan Pinggir RT 01 Sidomulyo Bambanglipuro.
Pria yang berusia 40 tahun ini menjadi korban pengeroyokan dua orang tetangganya, Senin (30/11/2020) pagi.
Kapolsek Bambanglipuro AKP Khabibulloh mengatakan, awalnya pada Senin (30/11/2020) pagi, tepatnya pukul 05.30 WIB, korban diajak bertemu di rumah salah seorang pelaku, SDK,29.
Sesampainya di rumah pelaku, korban lantas bertemu dengan SDK, 29, dan AR, 32.
Tanpa basa-basi keduanya berteriak sambil menyerang dan memukul korban dengan tangan kosong.
“Atas kejadian ini korban menderita luka memar di dahi, memar di punggung kanan, luka sobek di kelopak mata kiri,” kata Kapolsek, Selasa (1/12/2020).
Menurut Kapolsek usai situasi mereda, korban dengan diantar temannya kemudian berobat ke Puskesmas Bambanglipuro dan selanjutnya membuat laporan di Mapolsek Bambanglipuro.
“Untuk kedua pelaku baru dalam tahap pemanggilan dan motif diduga ada permasalahan pribadi di antara mereka,” jelas Kapolsek.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Studi UNESCO menemukan 62% influencer tidak memeriksa fakta sebelum membagikan informasi. Popularitas konten jadi salah satu patokan mereka.
Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo Kamis 19 November 2026 tersedia 10 perjalanan. Simak jam keberangkatan dari kedua stasiun.
Jadwal KRL Solo-Jogja Kamis 19 November 2026 tersedia 12 perjalanan dari Palur. Simak jam keberangkatan di setiap stasiun.
Jadwal KRL Jogja-Solo Kamis 19 November 2026 tersedia dalam 15 perjalanan. Simak jadwal setiap stasiun dan tarif tiket Rp8.000.
Laporan GASA 2026 mencatat WhatsApp menjadi platform yang paling sering digunakan penipu menghubungi masyarakat Indonesia.
Pemkot Jogja membahas rencana pengalihan pengelolaan 1.241 PPPK paruh waktu ke pemerintah pusat yang berpotensi meringankan APBD.