Resmi, Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri sebagai Wapres ke MPR
Gibran mendatangi MPR setelah bertemu Prabowo. Aksi saling dorong terjadi hingga sejumlah jurnalis terjatuh dan alat sensor rusak.
Ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL--Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, gagal mencapai target penurunan angka kemiskinan hingga 16,50 persen sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2020.
Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Gunung Kidul Immawan Wahyudi di Gunungkidul, Rabu (30/12/2020), mengatakan kemiskinan merupakan isu sentral pemerintahan, bukan isu parsial.
"Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2020 ditargetkan angka kemiskinan sebesar 16,50 persen, tinggal 0,11 persen. Pada 2019 angka kemiskinan hanya turun 0,5 persen. Kami sudah berusaha keras menurunkan kemiskinan dengan berbagai skema, namun kondisi krisis ekonomi juga berdampak pada upaya penurunan kemiskinan,” kata Immawan.
Ia mengatakan Pemkab tidak puas dalam menurunkan saat ini karena belum bisa berpartisipasi langsung menurunkan angka kemiskinan di DIY sebesar 7 persen pada 2024. Untuk mencapai target itu tidak bisa dilakukan dengan cara biasa-biasa saja.
"Untuk menurunkan kemiskinan memang harus ada inovasi agar lebih maksimal hasilnya," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Heri Nugroho mengatakan permasalahan sosial yang ada menghimpit lansia terlantar, kaum disabilitas, anak terlantar, keluarga kurang mampu dan beberapa kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lain yang jumlahnya masih puluhan ribu orang.
Di tengah pandemi COVID-19, juga terdapat ribuan warga tidak dapat mengakses dana bantuan sosial (bansos).
"Kami meminta agar dilakukan verifikasi dan validasi data miskin atau PPKS sampai ke tingkat RT/RW, padukuhan dan kalurahan agar penyaluran bantuan sosial dapat merata dan tepat sasaran,” kata Heri Nugroho.
Ia mengatakan persoalan lain, yakni pelaksanaan program BPJS juga belum ada komunikasi yang sinkron dengan Dinas Sosial (dinsos) dan desa.
Tidak sedikit masyarakat mengeluh karena namanya dinonaktifkan dari kepesertaan BPJS bantuan iuran padahal masih butuh. Diurus kembali bisa tapi proses mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS berbelit-belit, sampai berhari-hari.
"Dinsos perlu memberikan sosialisasi pengurusan pengaktifan kepesertaan BPJS kepada masyarakat secara berkesinambungan,” katanya.*
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Gibran mendatangi MPR setelah bertemu Prabowo. Aksi saling dorong terjadi hingga sejumlah jurnalis terjatuh dan alat sensor rusak.
Jadwal DAMRI YIA-Jogja Rabu 18 November 2026 tersedia untuk lima tujuan. Simak jam keberangkatan dan tarif normal Rp80.000.
Jadwal KA Bandara YIA 18 November 2026 tersedia untuk layanan reguler dan Xpress. Cek keberangkatan dari Jogja dan bandara.
Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo 18 November 2026 tersedia 10 perjalanan. Cek jam keberangkatan dari Jogja dan Kutoarjo.
Perbanas menjuarai Campus League Futsal Jabodetabek 2026 setelah mengalahkan Gunadarma 1-0. Sejumlah tim putra dan putri melaju ke The Nationals di Jogja.
Jolin Angelia dan 12 wakil Indonesia lainnya memenangi laga pembuka Polytron Yogyakarta International Challenge (PYIC) 2026 di GOR Amongrogo.