Strategi DIY Tekan Kemiskinan Lewat UMKM dan Bansos

Harianjogja.com, JOGJA— Pemerintah Daerah DIY memasang target ambisius dalam upaya menurunkan angka kemiskinan menjadi 9,16% pada 2026. Target tersebut akan ditempuh melalui penguatan perlindungan sosial non-tunai, peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin, serta pengembangan UMKM melalui kerja sama lintas sektor.

Kepala Bapperida DIY Danang Setiadi mengatakan target ini telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD DIY 2026. Namun, penurunan tersebut membutuhkan kerja keras mengingat angka kemiskinan per Maret 2025 masih berada di 10,23%.

“Target kita di 2026 sebesar 9,16%. Ini memerlukan effort besar karena posisi terakhir kita masih 10,23%,” ujar Danang, Jumat (16/1/2026).

Meski demikian, Danang menilai capaian DIY saat ini sudah melampaui sasaran nasional. Pemerintah pusat menargetkan kemiskinan DIY pada 2025 berada di 10,5%, sementara realisasinya berhasil turun di bawah angka tersebut.

“DIY sudah melebihi target pusat. Di RPJMD, kita memang memasang target yang lebih progresif,” katanya.

Menurut Danang, strategi penanggulangan kemiskinan di DIY berpegang pada empat prinsip: memperkuat sistem perlindungan sosial, memastikan akses layanan dasar, memberdayakan kelompok miskin, serta mendorong pembangunan inklusif yang menjadi fokus tahunan pembangunan daerah.

Upaya ini ditempuh melalui dua jalur besar—mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan meningkatkan pendapatan mereka. Pengurangan beban salah satunya dilakukan melalui berbagai bantuan sosial yang dirancang lebih tepat sasaran.

Salah satu program yang berjalan saat ini adalah Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) yang disalurkan dalam bentuk barang melalui sistem voucher. Dengan mekanisme tersebut, penerima manfaat dapat menukarkan voucher di warung-warung lokal yang telah bekerja sama.

“Tidak diberikan dalam bentuk uang, tetapi barang yang sudah kita tentukan. Ini agar peruntukannya tepat,” jelasnya.

Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat program peningkatan pendapatan, terutama melalui pelatihan keterampilan serta pengembangan usaha mikro. Potensi UMKM di DIY dinilai besar dan diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, terutama dari kelompok miskin.

“UMKM ini sangat potensial. Kalau tumbuh, otomatis bisa menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitarnya,” kata Danang.

Ia menegaskan penanggulangan kemiskinan tidak bisa ditangani oleh satu instansi. Karena itu, sinergi antar-pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pusat menjadi fondasi dalam mencapai target 2026.

“Ini kerja bareng lintas sektor. Penanganan kemiskinan bukan hanya tugas satu dinas,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.