DPRD DIY Soroti Subsidi Trans Jogja, Antisipasi Ancaman PHK

Harianjogja.com, JOGJA—Subsidi Trans Jogja menjadi salah satu perhatian DPRD DIY dalam pembahasan APBD 2027. Dukungan anggaran dari pemerintah daerah dinilai diperlukan untuk menjaga operasional armada dan pelayanan transportasi publik sekaligus mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan operator Trans Jogja.

Persoalan tersebut masuk dalam sejumlah catatan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DIY terhadap Rancangan APBD (RAPBD) DIY 2027. Selain meminta perhatian terhadap subsidi transportasi publik, legislatif juga mendorong pemerintah daerah menggali sumber pendapatan baru melalui optimalisasi aset dan evaluasi badan usaha milik daerah (BUMD).

Wakil Ketua DPRD DIY, Umaruddin Masdar, mengatakan kebutuhan anggaran subsidi Trans Jogja perlu diperhitungkan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

"Pemerintah DIY perlu mendukung kebutuhan anggaran untuk subsidi Trans Jogja untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan pemutusan hubungan kerja dan mengoperasionalkan kendaraan untuk memenuhi pelayanan transportasi publik bagi masyarakat DIY," kata Umaruddin dalam rapat paripurna DPRD DIY, Jumat (13/11/2026).

Selain dukungan subsidi, DPRD meminta Dinas Perhubungan DIY memberikan pemahaman kepada karyawan Trans Jogja mengenai mekanisme pemberian insentif sesuai ketentuan Kementerian Perhubungan.

DPRD Minta Pemda DIY Optimalkan Aset untuk Tambah PAD

Di luar persoalan transportasi, DPRD DIY juga menyoroti upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah diminta mengidentifikasi aset yang berpotensi menghasilkan pendapatan sekaligus melakukan kajian dan penilaian atau appraisal terhadap aset milik masing-masing organisasi perangkat daerah.

Umaruddin menilai langkah tersebut diperlukan untuk mengetahui peluang peningkatan pendapatan dari aset yang selama ini dikelola pemerintah daerah.

"Pemda DIY juga perlu melakukan inovasi-inovasi lain untuk upaya peningkatan PAD," ujarnya.

DPRD DIY turut meminta Pemda DIY mengaudit seluruh BUMD. Hasil pemeriksaan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk memetakan perusahaan daerah berdasarkan peran dan orientasinya, yakni perusahaan yang berfokus pada penyediaan layanan publik serta perusahaan yang berkontribusi menghasilkan PAD.

Menurut Umaruddin, peningkatan kinerja BUMD dan pencarian sumber pendanaan di luar APBD juga diperlukan untuk mengatasi keterbatasan anggaran. Salah satu alternatif yang dapat ditempuh adalah melibatkan pelaku usaha melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) untuk mendukung penyediaan fasilitas dan pelayanan publik.

RAPBD DIY 2027 Defisit Rp130,37 Miliar

Dalam RAPBD DIY 2027, pendapatan daerah disepakati sebesar Rp4,83 triliun. Angka tersebut berasal dari PAD sebesar Rp1,83 triliun, pendapatan transfer Rp2,98 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp7,85 miliar.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp4,96 triliun. Alokasi tersebut terdiri atas belanja operasi Rp3,41 triliun, belanja modal Rp614,61 miliar, belanja tidak terduga Rp58,8 miliar, dan belanja transfer Rp876,34 miliar.

Dengan perbandingan pendapatan dan belanja tersebut, RAPBD DIY 2027 mencatat defisit Rp130,37 miliar. Kekurangan anggaran itu ditutup melalui pembiayaan neto dengan nilai yang sama sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan ditetapkan nol rupiah.

Umaruddin menyampaikan secara keseluruhan program dan kegiatan dalam RAPBD 2027 telah dapat disepakati. Meski demikian, masih terdapat sejumlah catatan yang perlu ditindaklanjuti pemerintah daerah.

Catatan tersebut mencakup penyesuaian terhadap hasil reviu aparat pengawasan intern pemerintah daerah. DPRD juga meminta perbaikan nomenklatur dan indikator kinerja pada sejumlah subkegiatan yang mengalami pergeseran anggaran.

RAPBD DIY 2027 Selanjutnya Dievaluasi Pemerintah Pusat

Persetujuan bersama terhadap RAPBD DIY 2027 dilakukan dalam rapat paripurna DPRD DIY pada Jumat (13/11/2026). Setelah tahapan pembahasan di tingkat daerah selesai, rancangan anggaran tersebut selanjutnya memasuki proses evaluasi pemerintah pusat.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengatakan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2027 yang telah disepakati bersama DPRD akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.

"Kita berharap hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2027 dapat diterima dalam batas waktu yang telah ditentukan, sehingga proses penyempurnaan dan penetapannya dapat segera dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku," kata Sultan.

Hasil evaluasi tersebut menjadi tahapan berikutnya sebelum penyempurnaan dan penetapan APBD DIY Tahun Anggaran 2027 dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.