Gunungkidul Anggarkan Rp588 Miliar Tekan Kemiskinan di 2026

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL — Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyiapkan anggaran sebesar Rp588,25 miliar untuk program penanggulangan kemiskinan pada tahun anggaran 2026. Melalui alokasi dana tersebut, pemkab menargetkan angka kemiskinan di Bumi Handayani dapat ditekan hingga menyentuh level 12 persen.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Gunungkidul, Chairul Agus Mantara, menyatakan komitmen pengentasan kemiskinan terus diperkuat sejalan dengan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2022–2026 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2022.

Selain itu, perencanaan program juga mengacu pada penandaan kegiatan kemiskinan dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), sesuai pedoman optimalisasi pengentasan kemiskinan dari Kementerian Dalam Negeri.

“Pemkab terus berupaya serius menurunkan angka kemiskinan di Gunungkidul pada tahun anggaran 2026 melalui program yang sudah dirancang secara sistematis,” ujar Mantara, Ahad (1/2/2026).

Ia menjelaskan total pagu Rp588.250.955.871 tersebut dialokasikan dalam 81 program, yang mencakup 115 kegiatan serta 322 subkegiatan.

Pelaksanaan program melibatkan 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 18 kapanewon, serta 30 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Mantara menambahkan, terdapat tiga strategi utama dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pertama, menekan beban pengeluaran masyarakat miskin. Kedua, meningkatkan pendapatan warga. Ketiga, mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan di berbagai wilayah.

“Setelah Musrenbang, kami bersama kapanewon juga melakukan pemutakhiran data agar penanganan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem, lebih tepat sasaran,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Gunungkidul, Joko Parwoto, menyebut tren kemiskinan di daerah tersebut menunjukkan perbaikan dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Gunungkidul pada 2024 masih berada di level 15,18 persen. Namun, pada 2025 turun menjadi 14,15 persen.

“Target kami sebenarnya bisa turun sampai 13 persen. Kalau bisa mencapai 12,5 persen tentu lebih baik lagi,” kata Joko yang juga menjabat Wakil Bupati Gunungkidul.

Meski diakui target penurunan kemiskinan pada 2026 cukup menantang, Joko optimistis capaian tersebut dapat direalisasikan melalui kerja keras serta dukungan program yang telah dipersiapkan.

“Dengan semangat bersama dan pelaksanaan program yang tepat, kami yakin penurunan angka kemiskinan di Gunungkidul bisa dimaksimalkan,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.