Terhalang Sistem, ADD Bantul Bulan Januari Belum Cair

Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul belum mencairkan alokasi dana desa (ADD) periode Januari meski sudah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021. Alasannya terkendala sistem.

"Proses pencairan ADD tahun ini harus melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah [SIPD].  Tidak lagi langsung," kata Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa,  Sekretariat Daerah Bantul,  Kurniantoro,  Kamis (4/2/2021).

Selain itu, juga ada kalurahan yang belum melaporkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)  Kalurahan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal).  Sanksi bagi kalurahan yang belum melaporkan RKP dan APBKal hanya pembinaan.

Sambil menunggu pencairan,  kalurahan bisa menggunakan dana Sisa  Pembiayaan Anggaran (Silpa) 2020. "Tapi kemungkinan masih ada pamong yang belum bayaran bagi yang tidak punya silpa," ucap Kurbiantoro.

Tahun ini Pemkab menganggarkan ADD Rp97,047 miliar.  Naik dari ADD 2020 sebesar Rp96,640 miliar.  ADD terbesar untuk Kalurahan Selopamioro,  Kapanewon Imogiri Rp1,850 miliar.  Sementara ADD terkecil Kalurahan Karangtalun,  Kapanewon Imogiri Rp932 juta.

Proses pencairan harus melalui pengajuan dari lurah kepada penewu, kemudian dari penewu dilanjutkan kepada Bupati Bantul.  Pencairan ADD tahun ini,  kata Kurniantoro,  juga berbeda dengan pencairan ADD tahun lalu, "Tahun ini pencairan dilakukan tiap bulan.  Sementara tahun lalu dicairkan per triwulan," ucap Kurniantoro.

Toro mengatakan alokasi ADD terbesar untuk kebutuhan belanja wajib seperti gaji dan tunjangan lurah dan pamong kalurahan serta biaya operasiobal Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang hampir mencapai 80%. Sementara sisanya untuk tunjangan kesehatan pamong dan administrasi kalurahan.

Adapun untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan sudah ditanggung oleh dana desa (DD) dari Pemerintah Pusat yang jumlahnya mencapai  Rp109,399 miliar, "Terbanyak yang mendapatkan DD adalah Kalurahan Bangunjiwo Rp2,091 miliar dan terkecil adalah Kalurahan Imogiri Rp831 juta," kata Toro.

Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan Kalurahan,  Bagian Administrasi Pemerintahan Desa,  Setda Bantul,  Afif Umahatun menambahkan,  besaran ADD untuk tiap kalurahan disesuaikan dengan jumlah penduduk,  luas wilayah,  angka kemiskinan,  dan indeks kesulitan letak geografis wilayah kalurahan. 

Sementara itu ADD untuk Januari yang belum dicairkan akan dicairkan berbarengan dengan pencairan pada Februari ini. "Gaji dan tunjangan lurah dan pamong kalurahan sementara bisa menggunakan Silpa 2020," ujar Afif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.