Sinergi untuk Wujudkan Peningkatan Kinerja Satuan Kerja

Harianjogja.com, JOGJA--Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan anggaran bertujuan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi penggunaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran.

Monev tersebut digunakan untuk evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran, pengendalian belanja negara dan peningkatan efisiensi anggaran belanja. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Mulai tahun 2021, terdapat beberapa perubahan dalam penilaian IKPA antara lain reformulasi indikator kinerja capaian output dalam rangka implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), simplifikasi proses bisnis pelaporan capaian output dan penyesuaian bobot 13 indikator IKPA.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta, Sahat M.T Panggabean dalam sambutan yang dibacakan Plt. Kepala Bidang PPA I, Tamiru pada Sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-4/PB/2021 yang mengatur Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belaja K/L tahun 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 6 April 2021.

Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh satker lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta secara langsung maupun daring.
Selanjutnya dalam pemaparan materi, sebagai bentuk sinergi dan koordinasi, bertindak sebagai narasumber Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda, Mardiyah, Treasury Management Representatif, Lestari beserta perwakilan KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta.

Dalam paparan disebutkan terdapat empat aspek pengukuran IKPA, yaitu kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efesiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi yang diukur melalui 13 indikator.

Indikator yang memiliki bobot penilaian tertinggi adalah capaian output sebesar 17 persen dan menjadikan capaian output sebagai bagian monev pelaksanaan anggaran bertujuan untuk memastikan ketercapaian output belanja pemerintah.

Sedangkan indikator penyerapan anggaran berbobot nilai15 persen, data kontrak dan penyelesaian tagihan masing-masing berbobot nilai 10 persen, serta pengelolaan UP dan TUP berbobot nilai 8 persen.

Kedelapan indikator lainnya, yaitu revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, LPJ bendahara, perencanaan kas, kesalahan SPM, retur SP2D, pagu minus, dan dispensasi SPM, masing-masing memiliki bobot nilai 5 persen.

Peningkatan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran yang bertujuan untuk memastikan setiap rupiah uang negara memberikan manfaat kepada masyarakat, memerlukan sinergi dan komitmen berbagai pihak.
Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja dan menjadi salah satu sarana memperkuat sinergi yang telah terjalin. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.