Reformasi Polri Perlu Diperkuat untuk Kembalikan Kepercayaan Publik
Reformasi Polri kembali dibahas. Akademisi UII menilai posisi Polri di bawah Presiden penting untuk menjaga profesionalisme dan independensi.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji (tengah); Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KID DIY, Erniati (kiri); dan Koordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi KID DIY, Sri Surani (kanan), dalam diskusi terkait keterbukaan informasi vaksinasi. /Harian Jogja-Ujang Hasanudin.
Harianjogja.com, JOGJA--Komisi Informasi Daerah (KID) DIY menyatakan informasi soal vaksinasi Coronavirus Disease (Covid-19) saat ini banyak disorot oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses informasi vaksinasi secara maksimal.
Ketua KID DIY, Mohammad Hasyim mengatakan akhir-akhir ini banyak masyarakat yang mempertanyakan soal vaksinasi kepada lembaganya. Namun karena KID bukan lembaga yang berwewenang member informasi sehingga menyambungkannya dengan pemerintah, dalam hal ini Pemda DIY dan kabupaten kota.
BACA JUGA : Gawat! Capaian Vaksinasi Lansia Rendah karena Termakan Hoaks
“Acara sosialisasi keterbukaan informasi vaksinasi Covid-19 ini sebagai upaya yang dilakukan Komisi Informasi Daerah DIY dalam mendorong pemerintah melakukan transparan berkaitan publik, termasuk vaksinasi, harapan masyarakat lebih paham vaksinasi,” kata Hasyim, dalam Diskusi Publik Terkait Informasi Vaksinasi Covid-19 di Kompleks Kepatihan, Senin (19/4).
Hasyim mengatakan saat awal pandemi dulu banyak masyarakat menanyakan keterbukaan data terkait angka yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan penanganannya. Pihaknya langsung meneruskan aduan tersebut pada Pemda DIY, “Alhamdulillah langsung direspon,” kata dia.
Saat ini yang menjadi sorotan adalah informasi vaksinasi, terkait cara mengakses vaksinasi, pendaftaran hingga cangkupan vaksinasi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) DIY, Roni Primanto Hari mengatakan, sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Sudah jadi komitmen Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X selalu mendukung agar Pemda DIY terbuka.
BACA JUGA : Menkes Sebut Dunia Sedang Berebut Vaksin, Indonesia Aman
“Sedapat mungkin semua informasi dibuka dan diketahui umum kecuali yang dikecualikan tapi sedikit [yang dikecualikan]. Diharapkan artisipasi masyarakat ada program pembangunan dapat dukungan masyarakat. Dengan adanya keterbukaan informasi diharapkan adanya transparansi, dan dapat kurangi korupsi, kolusi dan nepotisme di Pemda DIY,” ujar Rony.
Pihaknya mengapresaisi tema yang diangkat dalam diskusi tersebut karena saat ini DIY masih pandemi dan program vaksinasi masih jadi program Indonesia dalam rangka memerangi virus corona. Banyak informasi berkrmbang karena belum semua informasi vaksinasi diketahui masyarakat. Keterbukaan adanya vaksin jadi vaktor penting vaksinasi di Indonesia,” ujar Rony.
Sementara itu yang narasumber dalam diskusi tersebut adalah Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji; Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KID DIY, Erniati; dan Koordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi KID DIY, Sri Surani. Peserta dalam dikusi tersebut adalah perwakilan para tokoh masyarakat dan pimpinan berbagai lembaga swadaya masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Reformasi Polri kembali dibahas. Akademisi UII menilai posisi Polri di bawah Presiden penting untuk menjaga profesionalisme dan independensi.
11 manfaat beras kencur untuk kesehatan, mulai dari menambah nafsu makan, menjaga stamina, hingga membantu tidur lebih nyenyak.
Sekawan Limo 2 Gunung Klawih tembus 212 ribu penonton di hari pertama, catat rekor box office Indonesia 2026.
Ngecas mobil listrik semalaman aman berkat BMS, bahkan lebih baik untuk baterai dibanding fast charging menurut studi Geotab.
Pelatih Malaysia Nafuzi Zain soroti kekuatan Timnas Indonesia di Grup H Kualifikasi Piala Asia U20 2027 yang disebut sangat ketat.
Polres Kulonprogo memperketat pengawasan pupuk subsidi untuk mencegah penyelewengan dan memastikan distribusi tepat sasaran.