Polda DIY Pulangkan 154 Peserta Aksi, Satu Jadi Tersangka Molotov
Polda DIY memulangkan 154 dari 157 peserta aksi 10 November. Satu orang tersangka pembawa molotov dan dua lainnya positif narkoba.
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih (kiri) melakukan pertemuan dengan Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktifitas (Binalavotas), Kementrian Ketenagakerjaan RI, Budi Hartawan (kanan) untuk membahas perubahan UPTD BLK menjadi UPTP pada Jumat (11/6/2021)/Harian Jogja-Catur Dwi Janati
Harianjogja.com, BANTUL - Usulan Pemkab Bantul menyangkut pengubahan UPT Daerah Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi UPT Pusat masih terus dikaji. Pekan ini Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktifitas (Binalavotas), Kemanaker RI melakukan pembahasan usulan tersebut di UPTD BLK Disnakertrans Bantul.
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih menerangkan beberapa hari yang lalu Pemkab Bantul memang mengajukan usulan pengalihan UPTD menjadi UPTP. Pengalihan tersebut dinilai perlu mengingat perkembangan dunia usaha yang demikian cepat. "Dunia industri, pertanian dan semua sektor terjadi perkembangan tentang metode dan teknologi. Dan ini berpengaruh terhadap kemampuan kita di dalam memberikan pelatihan kepada calon pekerja," jelasnya pada Jumat (11/6/2021).
"Karenanya BLK yang kita miliki ini bagaimana bisa dikembangkan. Baik dari sisi manajemen dan lebih-lebih peralatannya, teknologinya. Teknologinya yang ketinggalan zaman, yang sudah usang, yang di dunia nyata sudah tidak dipakai, itu kan tidak boleh terus menrus digunakan," tegasnya.
Dengan beralihnya ke UPTD menjadi UPTP, diharapakan nantinya teknologi yang ada semakin baik, begitu pula manajemennya. "Sehingga pelatihan di BLK ini efektif. Efektif mampu menjawab tantangan dunia usaha," tambahnya.
Saat ini Pemkab Bantul tengah mengkaji dan berusaha memenuhi berbagai syarat agar pengubahan UPTD menjadi UPTP bisa terwujud. "Ini kan masih proses, karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi," ujarnya.
"Diantaranya perluaasan lahan. Lahan yang disyaratkan lima hektare lahan yang di sini baru 2,5 hektare. Ini beberapa hambatan tantangan yang apakah bisa menyelesaikan apa tidak," tandasnya.
Baca juga: Buntut Kerumunan, McD di Kota Jogja Tutup Sementara Promo BTS Meal
Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktifitas (Binalavotas), Kementerian Ketenagakerjaan RI, Budi Hartawan mengatakan sangat mendukung usulan Bupati Bantul untuk menjadikan BLK Bantul menjadi BLK UPTP. "Berarti menjadi BLK berskala nasional tapi standarnya internasional. Jadi kita akan meningkatkan kapasitas pelatihan yang ada di UPTD pula menjadi UPTP," tuturnya.
"Kita sampaikan kepada pak Bupati juga, kita akan menyesuaikan seluruh kurikulum pelatihan yang diminta dunia usaha dan di dunia industri. Di setiap BLK kita ada yang namanya forum komunimasi lembaga pelatihan dengan industri. Di mana industri punya ruangan di sini yang akan terus meminta kita untuk menyesuaikan semua program-program pelatihan," tandasnya.
UPTD BLK Bantul saat ini baru mencakup pelatihan di tujuh kejuruan saja. Sementara Budi menuturkan bila menjadi UPTP, BLK harus mencakup 11 kejuruan dasar pelatihan. "Bila jadi UPTP, masyarakat Bantul dan kabupaten sekitarnya maupun diluar DIY akan bisa diberi pelatihan di sini. Karena kalau sudah skala nasional semua warga bisa mendapatkan pelatihan di sini juga," jelasnya.
Sekretaris Disnakertrans Bantul Istirul Widilastuti menuturkan tujuh kejuruan dasar yang saat ini baru mencakup menjahit, las, otomotif, boga, bengkel, IT dan adminstrasi perkantoran. Setiap tahunnya rata-rata ada 20 paket pelatihan di BLK yang mampu menampung sekitar 320 peserta. "UPTP pusat otomatis harus 11 kejuruan wajib yang harus diadakan, tapi nanti prosesnya panjang," tambahnya.
"Seandainya semua sudah proses hibah ke Kementerian, 2022 sudah dibangun. Rencana Agustus sudah selesai," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Polda DIY memulangkan 154 dari 157 peserta aksi 10 November. Satu orang tersangka pembawa molotov dan dua lainnya positif narkoba.
Permukiman padat, gang sempit, dan pendangkalan sungai meningkatkan risiko banjir di bantaran Code, Winongo, dan Gajahwong.
KKP menyiapkan modernisasi 4.582 kapal perikanan dengan pembiayaan sekitar Rp54,82 triliun dan melibatkan industri galangan kapal dalam negeri.
Bapanas menyiapkan sanksi bagi produsen dan distributor besar yang memainkan harga pangan, mulai denda Rp1,5 miliar hingga penjara 7 tahun.
Calon Wapres pengganti Gibran harus memenuhi 22 syarat. MPR mengungkap persiapan pemilihan yang dijadwalkan 9 Desember 2026.
Pendaftar bantuan becak listrik di Bantul tembus 500 orang. Pengajuan baru diperkirakan baru direalisasikan pada 2027.