Ahli Waris Pekerja Padat Karya Sleman Terima Santunan Rp74 Juta dari BPJamsostek
Ahli waris pekerja padat karya di Sleman menerima santunan JKM Rp74 juta. Capaian UCJ Sleman hingga Oktober 2026 mencapai 36,48%.
Menko PMK Muhadjir Effendy (kanan). /Suara.com-Yosea Arga Pramuditha
Harianjogja.com, SLEMAN- Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang penerapan PPKM Darurat untuk wilayah Jawa dan Bali hingga akhir Juli. Perpanjangan tersebut diputuskan saat rapat kabinet terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, Jumat (16/7/2021).
Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mengatakan berdasarkan hasil keputusan rapat kabinet terbatas, yang digelar Jumat siang, PPKM Darurat diperpanjang hingga akhir Juli.
"Berdasarkan rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu di Sukoharjo tadi, sudah diputuskan oleh bapak Presiden, PPKM dilanjutkan sampai akhir Juli," kata Muhadjir saat meninjau Hotel University Club UGM sebagai selter pasien Covid-19, Jumat (16/9/2021).
Baca juga: Instruksi Bupati Diabaikan, 700 Masjid di Bantul Gelar Salat Jumat Berjemaah
Dijelaskan Muhadjir, perpanjangan PPKM Darurat ini memang banyak risiko. Termasuk bagaimana supaya seimbang, bersama-sama antara meningkatkan disiplin warga untuk mematuhi protokol kesehatan dan standar PPKM dan bantuan sosial (Bansos).
"Bansos ini tidak mungkin ditanggung pemerintah sendiri, tapi melibatkan gotong royong masyarakat. Termasuk civitas akademika UGM ini. Saya mohon untuk bersama-sama membantu mereka yang tidak beruntung akibat PPKM ini," kata Muhadjir.
Dia berharap agar masyarakat juga bisa memupuk kesadaran untuk saling jaga dan membantu satu sama lainnya. Misalnya, gerakan sedekah masker yang menurutnya, bisa membantu masyarakat bawah.
Baca juga: Studi: Angka Bunuh Diri Menurun Selama Pandemi Covid-19
"Karena bagi masyarakat di bawah, masker masih menjadi barang yang mahal. Tidak mungkin kita meminta kesadaran masyarakat (untuk taat protokol kesehatan) tanpa upaya membantu mereka," katanya.
Menurut Muhadjir, apapun upaya pemerintah untuk membatasi mobilitas masyarakat agar penyebaran Covid-19 dengan protokol kesehatan tidak akan berhasil jika masyarakat tidak sadar-sadar menerapkan protokol kesehatan.
"Pendekatan koersif penting, tapi bukan segala-galanya. Yang penting saat ini pendekatan natural, kesadaran masyarakat itu, untuk menerapkan protokol kesehatan. Setidaknya pakai masker," katanya.
Muhadjir menyebut, meski tidak didiclaer saat ini masyarakat menerapkan darurat militer. Dengan penyebaran Covid-19 yang sangat tinggi, maka pengendaliannya saat ini laiknya perang asimetris dan penanganannya tidak biasa. "Pemerintah pun melibatkan TNI/Polri karena yang dihadapi memang tidak terlihat," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Ahli waris pekerja padat karya di Sleman menerima santunan JKM Rp74 juta. Capaian UCJ Sleman hingga Oktober 2026 mencapai 36,48%.
Imigrasi Yogyakarta menggelar Pasporia di CFD Sudirman, melayani 26 pemohon, serta mengadakan bakti sosial dan fun walk Hari Bakti Kemenimipas.
UMP 2027 paling lambat ditetapkan 21 November 2026. Buruh mengusulkan kenaikan 7,7%-9,5%, berikut simulasi UMP 38 provinsi.
MPR menerima surat Presiden Prabowo dan akan membahasnya dalam rapat gabungan. PKB menyebut Sufmi Dasco Ahmad layak dipertimbangkan sebagai cawapres.
Presiden Prabowo mendesak penyelesaian CoC Laut China Selatan dengan berpedoman pada hukum internasional dan Sentralitas ASEAN.
Sohibul Iman resmi menggantikan Hidayat Nur Wahid sebagai Wakil Ketua MPR RI untuk sisa masa jabatan periode 2024–2029.