Harga Kerap Jatuh, Pemkab Bantul Mendata BEP Empat Komoditas

Harianjogja.com, BANTUL - Pemkab Bantul tengah merumuskan strategi rekomendasi harga jual beberapa komoditas pertanian di Bantul. Upaya ini diharapkan mampu mencegah harga komoditas yang anjlok ketika panen raya.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih menyatakan pihaknya telah meminta Dinas Pertanian melakukan pendataan nilai Break Even Point (BEP) sejumlah komoditas unggulan di Kabupaten Bantul. "Jangan sampai petani ini rugi. Itu komitmen pemerintah, walaupun kita harus melakukan perlawanan terhadap pasar. Karena itu pemerintah butuh data BEP atau data titik impas masing-masing komoditas," jelasnya pada Sabtu (4/9/2021).

"Saya sudah memerintahkan Dinas Pertanian untuk melakukan empat kajian empat komoditas yang kita akan andalkan, kajian tentang BEP-nya berapa, cabai BEP-nya berapa, cabai aja itu macam-macam ada cabai keriting ada cabai rawit, itu pun berbeda antara musim tanam pertama. Komoditas satu cabai, dua bawang merah, tiga jagung dan empat kedelai," tuturnya.

Diterangkan Halim, dari hasil kajian nilai BEP pada empat komoditas tadi, pemerintah punya patokan untuk menentukan harga jual diatas BEP. "Sehingga pemerintah punya patokan kalau menjual ya di atas BEP. Nanti pemerintah akan lebih fokus kepada marketingnya. Kalau produksinya insyaallah petani jauh lebih pintar. Petani tinggal membantu marketingnya," ujarnya.

Baca juga: Polda DIY Ungkap Sindikat Kejahatan Siber Internasional, Korban Rugi Miliaran Rupiah

Pemasaran yang dimaksud merujuk pada usaha pengolahan bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan suplai. Misalnya dengan perusahaan pengolahan pangan yang membutuhkan suplai yang tetap atau konsisten. "Dan kita minta harganya harus di atas BEP. Harga itu fluktuasi, kadang ada di atas BEP, kadang di bawah BEP. Kita cari garis tengahnya itu berapa, itu kita patok," tandasnya.

"Kita upayakan penjualan harus di atas BEP. Intinya petani harus untung piye carane [bagaimanapun caranya]. Maka tantangan pemerintah, pasar itu kan tidak mudah dikendalikan oleh pemerintah. Tidak ada rezim pemerintahan mana pun yang mampu mengendalikan pasar. Oleh karena itu kita harus berkolaborasi dengam off taker yang mau kita ajak komitmen jangka panjang. Petani juga harus komitmen, kita semuanya komitmen," tegasnya.

Ketua Komisi B DPRD Bantul, Wildan Nafis berpendapat bila beberapa opsi bantuan bisa diberikan kepada petani saat harga komoditas anjlok khususnya saat panen raya. Menurutnya Pemkab bisa memberikan bantuan berupa bibit atau pupuk, untuk meringankan kerugian petani.

"Jadi di pembahasan kemarin untuk penjajakan APBD perubahan, kita sampaikan kepada Dinas Pertanian cobalah berinovasi. Saya pingin punya data riil petani keluasan lahan mereka. Itu kan menanam kadang selang seling. Saya butuh data riil lahan pertanian itu. Terus dari data itu nanti kita ingin mencoba mengetahui di bulan-bulan apa petani menanam komoditas apa," tuturnya.

Berangkat dari data tersebut, Wildan mengusulkan adanya kebijakan bantuan bagi petani. Bantuan berupa bibit maupun pupuk dapat meringankan permodalan petani di musim tanam berikutnya. "Misalnya saat musim harganya jatuh, kita bisa meberikan bantuan dalam bentuk subsidi bibit. Jadi petani tidak merasa rugi betul. Jadi saat harga jatuh kita memberikan bibit kepada para petani itu kan tidak melanggar aturan. Kalau enggak bibit kan pupuk," tandasnya.

Bantuan kepada petani juga dapat diberikan melalui resi gudang. Wildan menilai resi gudang yang ada perlu dimanfaatkan betul dalam menyimpan hasil panen petani. Khususnya saat harga sedang jatuh. Saat harga sudah stabil, komoditas simpanan bisa dikeluarkan kembali.

"Kita manfaatkan resi gudang, dimanfaatkan betul dengan sebaik-baiknya. Apa masalahnya dengan resi gudang saat ini, kurang maksimal, itu kan bisa kita manfaatkan. Harus ada modifikasi kebijakan, kalau dulu pemerintah yang beli ini ada kebijakan lain yang bisa menolong petani," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.