Penyadapan Ilegal Terancam 10 Tahun Penjara, Ini Aturan Hukumnya
Penyadapan ilegal terancam 10 tahun penjara berdasarkan KUHP. Pengamat menjelaskan sanksi bagi penyadap komunikasi presiden dan tanggung jawab operator.
Ilustrasi. /Harian Jogja-Desi Suryanto
Harianjogja.com, SLEMAN--Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sleman memfasilitasi perekaman KTP elektronik bagi warga kategori orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) binaan Dinas Sosial di Balai Rehabilitasi Sosial DIY Bina Karya dan Laras, Karangmojo, Purwomartani, Kalasan.
"Kegiatan perekaman data KTP elektronik (e-KTP) yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan sejak Kamis (30/9/2021) untuk sebanyak 140 warga binaan sosial," kata Kepala Disdukcapil Kabupaten Sleman Susmiarto di Sleman, Jumat (1/10/2021).
Menurut dia, dari sebanyak 140 warga binaan sosial tersebut perekaman e-KTP dilakukan dalam beberapa hari, mulai Kamis (30/9/2021).
"Tiap hari dilakukan perekaman data diri terhadap 30 orang warga binaan," katanya.
BACA JUGA: Pemkot Jogja Hadirkan Aksara Jawa di Ruang Virtual
Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa yang meninjau pelaksanaan perekaman pembuatan e-KTP bagi warga binaan sosial mengatakan perekaman ini untuk pendataan warga binaan di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras DIY.
"Kegiatan ini untuk melakukan pendataan bagi warga binaan Dinas Sosial di Balai RSBKL DIY. Kegiatan perekaman ini juga untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat berkaitan dengan pelayanan kesejahteraan sosial yang harus memiliki KTP dan KK," katanya.
Danang mengatakan kegiatan ini merupakan program Disdukcapil Sleman dalam hal menjemput bola untuk memberikan pelayanan pendataan dan pembuatan data diri di Sleman.
"Harapannya kegiatan pendataan ini terus dilakukan tanpa terkecuali kepada seluruh masyarakat Sleman," katanya.
Kepala Dinas Sosial DIY Sementara Endang Patmintarsih mengatakan bahwa kegiatan pendataan ini dilakukan di seluruh balai yang tersebar di DIY.
"Pendataan ini penting karena kaitannya dengan penerima kesejahteraan sosial harus ber-KTP dan ber-KK," katanya.
Ia mengatakan, di Balai RSBKL ini ada 250 warga binaan dan ada 142 belum mempunyai KTP sehingga dilakukan pendataan dan perekaman KTP elektronik.
"Terima kasih banyak atas apresiasi dan kerja sama dengan pemerintah Kabupaten Sleman untuk administrasi kependudukan ini, mudah-mudah pendataan dan perekaman KTP ini bisa menyeluruh bagi penerima kesejahteraan sosial sehingga semua program pemerintah bisa tepat sasaran dan tepat manfaat," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Penyadapan ilegal terancam 10 tahun penjara berdasarkan KUHP. Pengamat menjelaskan sanksi bagi penyadap komunikasi presiden dan tanggung jawab operator.
KAI memberikan diskon tiket kereta 30 persen untuk Nataru 2026/2027. Simak periode keberangkatan, syarat, dan daftar keretanya.
Paspor Indonesia berada di peringkat 71 Henley Passport Index 2026. Simak faktor kekuatan paspor dan 10 negara dengan peringkat terbawah.
Pengguna internet Indonesia mencapai 231 juta pada 2026. Simak tingkat penetrasi, pertumbuhan, perangkat akses, dan durasi penggunaan internet.
Justin Timberlake dikabarkan menyiapkan dokumenter empat bagian. Janet Jackson, Britney Spears, penyakit Lyme, hingga kasus DWI disorot.
Konsolidasi tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi harus diterjemahkan menjadi kerja nyata dan terukur di setiap wilayah.