Komnas HAM Olah TKP Aksi 10 November, Telusuri Dugaan Aparat Masuk UGM
Komnas HAM menelusuri pergerakan massa aksi 10 November dari Kantor DPRD DIY hingga Bundaran UGM, termasuk dugaan penggunaan gas air mata.
Ilustrasi/Antara
Harianjogja.com, BANTUL—Satpol PP Bantul memberi peringatan kepada sejumlah pemilik baliho dan reklame yang rawan ambruk. Jika tak kunjung diperbaiki, baliho bakal dirobohkan.
Kepala Satpol PP Bantul, Yulius Suharta, mengatakan jajarannya telah mengidentifikasi sejumlah baliho dan reklame yang berpotensi membahayakan dan tidak dimanfaatkan secara optimal. "Jadi ada dua hal yakni kaitannya dengan keberadaannya yang tidak optimal, dan kondisi konstruksi," tuturnya saat ditemui, Jumat (12/11/2021).
Menurut Yulius, jajarannya telah memasang peringatan di konstruksi baliho dan reklame yang rawan roboh. Peringatan itu ditujukan kepada vendor untuk segera memperbaiki dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Sebelum membrikan peringatan, Satpol PP lebih dulu mengecek aspek konstruksi, seperti mengamati kondisi besi penyangga, bahan penopang, sambungan reklame dan teknis lainnya. “Kalau kondisinya membahayakan, maka diberi peringatan," katanya.
Selain dari sisi konstruksi, aspek penempatan baliho dan reklame menjadi catatan Satpol PP. Beberapa baliho yang dekat dengan jaringan listrik maupun pohon juga mendapatkan peringatan. Yulius mencatat ada 10-15 baliho dan reklame di wilayah Piyungan dan Banguntapan yang dipasangi papan peringatan. "Nantinya operasi diperluas sampai di Kapanewon Sewon, Kasihan dan Sedayu," tambahnya.
Para pemilik baliho diberikan waktu sepekan untuk berkoordinasi dengan Satpol PP. Jika dalam sepekan baliho tak kunjung diurus, maka Satpol PP akan merobohkan baliho dan papan reklame yang membahayakan keselamatan warga. "Jika selama tujuh hari belum ada konfirmasi dari pihak vendor, kalau ada kontaknya kami bahal menghubungi untuk memastikan apakah baliho mau dirobohkan sendiri atau kami robohkan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Komnas HAM menelusuri pergerakan massa aksi 10 November dari Kantor DPRD DIY hingga Bundaran UGM, termasuk dugaan penggunaan gas air mata.
Bus listrik HIGER 7.5M diuji coba di rute Trans Jogja L2 Giwangan-Imogiri pada 16 November-16 Desember 2026. Penumpang bisa naik gratis.
Kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo memasuki babak baru. Irjen Eko dipecat, sementara Brigjen TK masih diperiksa Polri.
Pembangunan RTH Abu Bakar Ali mencapai 63,16% per 15 November 2026. Proyek senilai Rp5,31 miliar ditarget rampung 22 Desember.
Panja DPR menetapkan perubahan nama RUU Perampasan Aset menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Kejati Jawa Timur menetapkan empat tersangka baru kasus dugaan korupsi KUR Mikro BNI Jember periode 2021-2023 dengan kerugian Rp41,48 miliar.