Pelunasan Haji 2027 Dibuka, Ini Kuota Jemaah DIY
Kuota haji DIY 2027 mencapai 3.527 jemaah. Pelunasan tahap pertama berlangsung 10 November hingga 10 Desember 2026.
Foto ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, JOGJA— DPRD Kota Jogja mendorong penguatan sistem pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Kota Jogja. Pengawasan dinilai tidak cukup hanya dilakukan setelah terjadi pelanggaran, akan tetapi perlu dibangun sejak awal melalui tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Ketua DPRD Kota Jogja, FX. Wisnu Sabdono Putro, mengatakan pengelolaan keuangan daerah perlu didukung sistem pencegahan yang kuat. Menurutnya, budaya integritas harus menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan di setiap lini.
“Kami di DPRD Kota Jogja mendukung setiap upaya untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan, bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya, Selasa (29/9/2026).
Wisnu menilai pencegahan korupsi dan penyuapan tidak semestinya hanya mengandalkan pengawasan. Sistem internal yang mampu mencegah potensi penyimpangan sejak awal juga perlu diperkuat.
“Semangatnya adalah bagaimana kita membangun sistem yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan sejak awal. DPRD Kota Jogja akan terus mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terus dijaga,” ujarnya.
SMAP Jangan Sekadar Administrasi
Wisnu mengatakan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah dijalankan selama ini diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan standar administratif.
Menurut dia, sistem tersebut perlu diterapkan sebagai bagian dari budaya kerja. Penerapannya juga diharapkan dapat memperkuat kepatuhan terhadap peraturan, kebijakan, serta komitmen organisasi.
Selain penguatan sistem internal, sinergi antarlembaga juga dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Wisnu mengatakan sinergi antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY, Pemkot Jogja, dan DPRD Kota Jogja menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah yang selama ini dijalankan.
Menurutnya, DPRD Kota Jogja mendorong penguatan sistem pencegahan dalam pengelolaan keuangan daerah agar tidak hanya meminimalkan potensi penyimpangan, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dengan penguatan sistem tersebut, dia berharap masyarakat dapat memperoleh manfaat dari sistem layanan yang tersedia di Kota Jogja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kuota haji DIY 2027 mencapai 3.527 jemaah. Pelunasan tahap pertama berlangsung 10 November hingga 10 Desember 2026.
Pakar UMY mengingatkan risiko relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo. Kesesuaian habitat dan kemampuan adaptasi harus dikaji secara ilmiah.
Menaker menerbitkan pedoman penghitungan UMP 2027 dengan formula inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai alfa, dan data KHL 2026.
NCT DREAM meraih penjualan 1 juta kopi pada pekan pertama album DREAM AFTER DREAM dan mencatat prestasi di berbagai chart musik.
Moh Zaki Ubaidillah mengalahkan Ng Ka Long Angus dan melaju ke perempat final Hong Kong Open 2026 setelah lawannya mundur.
Yamaha mendaftarkan lima merek skutik petualang RW di Indonesia, mulai RW125, RW155, RW250, RW350 hingga RW700.