PMII Desak Polda Jateng Bertanggung Jawab Atas Penggerebekan Pesantren di Sukoharjo
PMII Jateng meminta Polri mengevaluasi penggeledahan ponpes putri di Sukoharjo dan memastikan perlindungan terhadap para santri
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih/Harian Jogja-Dok.
Harianjogja.com, BANTUL--Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, siap mengikuti keputusan pusat terkait penaikan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) ke level 3 untuk seluruh wilayah di Indonesia selama sepekan menjelang akhir 2021.
"Karena pandemi COVID-19 itu bersifat nasional, dan keputusan mengenai \'leveling\' [level PPKM] itu berada di pemerintah pusat, maka daerah itu hanya bisa mengikuti," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menanggapi rencana pemerintah menaikkan status level PPKM di Bantul, Jumat (19/11/2021).
Kebijakan pemerintah tentang PPKM level 3 untuk seluruh provinsi di Indonesia itu rencananya diberlakukan mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022, sehingga seluruh daerah baik yang berstatus level 1 dan 2 seperti yang diterapkan di Bantul saat ini akan dinaikkan ke level 3.
BACA JUGA: UMK Kota Jogja Naik Rp84.440, Ini Penjelasan Pemkot
Menurut dia, kebijakan pemerintah menaikkan status level itu karena sudah mempertimbangkan berbagai hal, dan untuk keselamatan semua, mengingat pandemi COVID-19 masih belum berakhir, sehingga potensi penularan masih ada.
"Daerah hanya tunduk dan patuh, karena itu sudah berdasarkan kajian epidemiologis tingkat nasional dengan mempertimbangkan keselamatan bangsa," katanya.
Ia mengatakan penularan COVID-19 bukan sebagai endemi.
"Kalau endemi itu urusan pemerintah daerah, tapi kalau sudah pandemi segala keputusan menyangkut \'leveling\' itu berada di pemerintah pusat, ya kita ikuti saja," katanya.
Menurut dia, jika diberlakukan PPKM level 3 maka berbagai sektor seperti pusat perbelanjaan atau mal, dan objek wisata yang sebelumnya sudah dibuka pada level 2, akan kembali ditutup ataupun pembatasan diperketat dengan menerapkan protokol kesehatan.
"Termasuk objek wisata kalau suruh tutup, ya tutup, buka ya buka, karena kita harus tunduk pada kewenangan mengenai pandemi ini, dan kewenangan itu ada pada Presiden, tidak mungkin bupati berbeda kebijakan dengan Presiden," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
PMII Jateng meminta Polri mengevaluasi penggeledahan ponpes putri di Sukoharjo dan memastikan perlindungan terhadap para santri
Pemkab Klaten kembali menggelar Klaten Berdzikir dan Bershalawat. Putaran pertama berlangsung di Ceper dengan menghadirkan Ustadzah Mumpuni.
Film Laut Bercerita garapan Yosep Anggi Noen meraih 1 juta penonton dalam 11 hari penayangan dan masuk jajaran box office Indonesia.
Plt Bupati Klaten Mahanni Yulindha Pratiwi mendorong pelestarian kerajinan wayang kulit dan pengembangan potensi Desa Wisata Wayang Sidowarno.
PSI menerima pengunduran diri Isyana Bagoes Oka dari jabatan Waketum, bersama Raja Juli Antoni dan Giring Ganesha.
Pemkab Kulonprogo menunggu aturan resmi peralihan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dan berharap gajinya ditanggung pemerintah pusat.