Jembatan Dengkeng Cawas Ditarget Selesai Pertengahan Desember
Pembangunan Jembatan Dengkeng di Kecamatan Cawas terus dikebut dan ditargetkan selesai sebelum akhir 2026
Sejumlah warga Kalurahan Sumberahayu, Kapanewon Moyudan, Sleman, mengikuti Penyuluhan Sosial Tingkat Kalurahan, Kamis (25/11/2021)./Harian Jogja-Lugas Subarkah
Meningkatnya kekerasan jalanan yang melibatkan remaja di Jogja belakangan ini salah satunya disebabkan kurangnya perhatian orang tua kepada anak. Mengawasi dan mengarahkan anak remaja menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, kepolisian, maupun keluarga.
“Kejadian itu [kekerasan jalanan] kelalaian kita semua, termasuk peran kita sebagai orang tua. Sehingga perlu dibuat pembangunan ketahanan keluarga, supaya keluarga betul-betul mampu mendidik anaknya,” ujar Anggota DPRD DIY Komisi D, Muhammad Yazid, dalam Penyuluhan Sosial Tingkat Kalurahan yang digelar oleh Dinas Sosial DIY di Kalurahan Sumberrahayu, Kapanewon Moyudan, Sleman, Kamis (25/11). Kegiatan ini diikuti unsur perangkat kalurahan, panewu, Polsek, Danramil, Toga Tomas, PKK, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) dan karang taruna.
Menurutnya, pengaruh perilaku seseorang yang paling besar adalah keluarga, selebihnya lingkungan dan sekolah. Ia mengingatkan agar orang tua tidak lengah dalam mendidik dan mengawasi anaknya.
Ia mencontohkan orang tua bisa memantau handphone anaknya agar pergaulan anak di Internet dapat diketahui. Jangan sampai anak menyalahgunakan kepercayaan orang tua dalam menggunakan ponsel.
Penyuluh sosial masyarakat, Muhammad Afdau, berharap orang tua dapat menjadi tempat curhat bagi anak-anak. Jika tidak, anak akan curhat ke teman-temannya dan tertutup kepada orang tuanya. “Akhirnya hanya dekat ke temannya,” ungkapnya.
Permasalahan yang dihadapi orang tua kadang juga menjadi pemicu renggangnya hubungan dengan anak. Ia menyarankan orang tua yang merasa memiliki masalah untuk tidak ragu mengakses layanan psikolog di puskesmas.
“Psikolog itu bukan hanya untuk orang stres dan gangguan jiwa. Kita masih sering salah paham yang di psikolog hanya orang gila. Kadang kita juga bingung menghadapi permasalahan yang akhirnya berdampak berat, bisa ke psikolog,” katanya.
Pekerja sosial Balai Perlindungan Rehabilitasi dan Rehabilitasi Sosial Remaja, Wiwin Damayanti, menjelaskan remaja dan anak yang berhadapan dengan hukum atau memiliki masalah sosial, bisa ditangani di lembaganya.
“Kami menyelenggarakan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial bagi penyandang permasalahan kesejahteraan sosial. Saat ini di balai tersebut terdapat lima pekerja sosial yang melayani 80 anak dan remaja,” katanya.
Persyaratan rujukan meliputi anak usia 12-18 tahun, penduduk asli DIY atau kejadian perkara di DIY, rujukan berkekuatan hukum, lama layanan sesuai putusan atau penetapan, dan bukti rapid test selama pandemi.
“Anak putus sekolah, anak bermasalah dalam pengasuhan, anak dengan perilaku bermasalah, anak bermasalah sosial, dan anak melanggar norma sosial. Jadi kalau ada anak dengan kriteria ini silakan dirujuk di tempat kami,” kata dia.
Penyuluh sosial fungsional Dinas Sosial DIY, Ilham Febri, mengatakan pada tahun ini Penyuluhan Sosial Tingkat Kalurahan digelar di 15 lokasi. “Kegiatan ini semoga bermanfaat, diambil sisi baiknya dan mohon disampaikan ke tetangga dan saudara. Getok tular,” katanya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pembangunan Jembatan Dengkeng di Kecamatan Cawas terus dikebut dan ditargetkan selesai sebelum akhir 2026
Progres Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman mencapai 89,71%. Jalan tol ini disiapkan untuk jalur fungsional Nataru 2026/2027.
SIM Keliling Polda DIY Kamis 17 November 2026 hadir di Kantor Kalurahan Condongcatur. Cek jadwal, syarat, dan biaya perpanjangan SIM.
Bantul membutuhkan 28.000 PJU untuk 1.001 ruas jalan. Baru 13.000 unit terpasang, sementara anggaran 2027 disiapkan Rp21 miliar.
Layanan SIMMADE Gunungkidul hadir di Balai Kalurahan Wiladeg, Karangmojo. Simak jadwal, syarat, dan biayanya.
BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta dan PERISAI JPHI mengevaluasi kinerja 2026 untuk memperluas perlindungan pekerja informal.