Nasib Buram SLB Swasta di DIY: Bantuan Dipangkas hingga Kekurangan SDM

Harianjogja.com, JOGJA--Sekolah Luar Biasa (SLB) yang menangani anak berkebutuhan khusus harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Bantuan Operasional Sekolah untuk SLB di wilayah DIY sempat dipangkas. Bahkan SLB swasta terancam kekurangan sumber daya manusia.

Persoalan yang alami SLB di DIY tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana, Rabu (12/1/2022). Ia mengaku mendapatkan beragam keluhan dari para pengelola SLB, salah satunya di Kulonprogo yang terjadi pemangkasan bantuan operasional.

"Kami mendapatkan keluhan adanya penurunan Bosda tahun 2021 menjadi Rp470.000 per siswa padahal tahun 2020 sebesar Rp850.000 per siswa. Ini kan satu-satunya sumber dana yang diandalkan untuk kehidupan tenaga pendidik di SLB swasta," kata Huda di DPRD DIY, Rabu.

Huda berharap agar pengurangan itu tidak terjadi lagi. Ia meminta perlunya pemerataan insentif bagi tenaga pendidik dan kependidikan di SLB. Menurutnya ada guru yang belum mendapatkan sama sekali, di sisi lain ada tenaga mendapatkan insentif dobel karena mengajar di SLB dan sekolah inklusi.

"Saat ini gaji guru SLB yang swasta antara Rp300.000 sampai Rp800.000, kami menyarankan agar disetarakan dengan UMR," ujarnya.

Selain persoalan anggaran, lanjut Huda, SLB swasta juga menelan persoalan kekurangan SDM. Karena sejumlah guru PNS yang diperbantukan di SLB swasta harus pindah ke sekolah negeri. Hal ini karena adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.35/2018 tentang Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah.

"Sehingga ini perlu adanya penambahan SDM guru untuk SLB terutama di swasta," kata politikus PKS ini.

Kepala Disdikpora DIY Didik Wardaya mengatakan penurunan bantuan operasional tersebut terjadi karena adanya refocusing anggaran pandemi Covid-19. Hal itu terjadi di semua sektor. Menurutnya pada 2022 ini secara perlahan diharapkan penganggaran bisa normal kembali.

BACA JUGA: Keunggulan Menggunakan Ban Tubeless di Motor

"Tidak hanya SLB sebenarnya tetapi sekolah reguler lainnya juga kena [pemangkasan] karena ada refokusing di berbagai sektor," katanya saat dimintai konfirmasi usai rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di DPRD DIY.

Terkait penarikan guru PNS yang diperbantukan di SLB swasta, Didik memastikan hingga saat ini belum menunaikan Permen tersebut meski provinsi lain sudah menerapkan. Ia menyadari karena SLB swasta di DIY masih kekurangan SDM.

"Sehingga sampai saat ini kami belum menarik guru PNS, tetapi mereka sudah banyak yang mulai pensiun otomatis di SLB swasta tersebut berkurang dan kami tidak bisa memperbantukan PNS lagi karena regulasi tidak memperbolehkan," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.