Prabowo Minta 70 Persen Hasil Tambang Dinikmati Negara, Ini Alasannya
Prabowo menginstruksikan minimal 70% hasil pengelolaan IUP dinikmati negara dan memperketat pengawasan ekspor untuk menyelamatkan kekayaan alam.
Paniradya Pati Paniradaya Kaistimewan DIY Aris Eko Nugroho/Istimewa
Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY berupaya membangun balai budaya secara ideal baik dari sisi luas tempat maupun fasilitas. Pembangunan balai budaya menggunakan dana keistimewaan itu diharapkan memberikan manfaat lebih luas kepada masyarakat.
Paniradya Pati Paniradaya Kaistimewan DIY Aris Eko Nugroho menjelaskan proses pembangunan balai budaya sebelumnya telah melalui kajian awal pada 2020. Hingga ada ketentuan terkait luas dan fasilitas yang ideal untuk balai budaya. Pembangunan balai budaya dengan fasilitas yang ideal mulai terlaksana pada Tahun Anggaran 2021 menggunakan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dana keistimewaan.
“Prioritas balai budaya ini dibangun di kalurahan budaya. Balai Budaya yang ideal di DIY baru mulai dibangun tahun 2021. Tetapi yang dimaksud ideal di sini ada yang belum dilengkapi gandhok kiwo dan gandhok tengen, ideal tetapi masih minimalis istilahnya. Saat ini [hingga awal 2022] sudah ada tiga balai budaya yang dibangun sudah ideal,” kata Aris kepada Harian Jogja, belum lama ini.
Aris menambahkan salah satu syarat utama suatu kalurahan budaya bisa mendapatkan BKK pembangunan balai budaya adalah harus mendapatkan izin terkait pemanfaatan tanah dari pemiliknya. Jika akan dibangun di atas tanah Sultan Grond maka harus mendapatkan izin dari kasultanan, begitu juga ketika akan didirikan di atas tanah desa maka harus melalui proses izin pemanfaatan tanah kas desa.
Pemda DIY secara khusus tidak menarget jumlah pembangunan balai budaya di wilayah DIY selama beberapa tahun ke depan. Karena pembangunan balai budaya tidak sekadar hanya fisik bangunan semata namun juga butuh dukungan berbagai aktivitas dan kreativitas warga, salah satunya terkait dengan seni.
"Karena berada di kalurahan budaya, maka syarat utama lagi keberadaan kelompok seni. Sedangkan untuk masalah tanah ini yang utama harus clear and clean, harus mendapatkan izin dari pemiliknya,” ujarnya.
Selain itu, luas lahan minimal harus 1.500 meter persegi agar pemanfaatan balai budaya lebih luas untuk pengembangan berbagai potensi di kalurahan. “Makanya balai budaya kami bikin yang ideal ada tempat merias, ada sound system, kalau perlu ada kantor kecilnya. Ada tempat khusus gamelan. Kalau tidak memiliki tempat nanti gamelan yang diberikan hanya ditumpuk, kami khawatirnya larasnya berubah, fisik berubah ada yang hilang dan sebagainya,” katanya.
Karena sejumlah persyaratan tersebut maka pada 2021 baru tiga kalurahan budaya yang siap untuk dibangun balai budaya yang ideal. Hanya saja belum semuanya memiliki gandhok kiwo dan gandhok tengen. Khusus untuk Sumberagung terkendala tempat, sedangkan Girikerto masih memungkinkan akan ditambah gandhok kiwo dan gandhok tengen. Sedangkan Panggungharjo akan menjadi salah satu contoh paling ideal di 2022 ini sebagai balai budaya yang memiliki gandhok kiwo dan gandhok tengen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Prabowo menginstruksikan minimal 70% hasil pengelolaan IUP dinikmati negara dan memperketat pengawasan ekspor untuk menyelamatkan kekayaan alam.
Delapan ASN Gunungkidul dijatuhi hukuman disiplin, termasuk tiga PPPK yang dipecat. BKPPD masih memeriksa tiga pegawai lainnya.
Presiden Prabowo dijadwalkan menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR pada 25 November 2026.
Mentan Andi Amran Sulaiman mengunjungi peternakan WMU di Gunungkidul untuk meninjau rantai pasok ayam dan telur serta anomali harga.
Sebanyak 35 dari 56 Pustu Kulon Progo mengalami kerusakan. Keterbatasan tenaga kesehatan juga membuat layanan belum tersedia setiap hari.
IDPRO meminta pemerintah mengkaji ambang batas 3 MW dalam rancangan Perpres pusat data karena dinilai berpengaruh terhadap investasi dan lokasi pembangunan.