Pakar Soroti Demokrasi Indonesia, Regenerasi Elite Politik Dinilai Mandek
Akademisi UMY dan CSIS menyoroti kemunduran demokrasi, politik dinasti, regenerasi elite, serta praktik politik uang di Indonesia.
Suasana diskusi terkait dengan kebijakan publik di DIY pada Selasa (5/7/2022)./Harian Jogja-Sunartono
Harianjogja.com, JOGJA--Kelompok masyarakat sipil perlu diperkuat konsolidasinya karena dinilai memiliki peran penting dalam mengawasi sejumlah proyek pemerintah agar tidak diselewengkan. Sejumlah bentuk penyimpangan proyek terbukti nyata terjadi di DIY dengan adanya operasi tangkap tangan dilakukan KPK.
Hal itu dibahas dalam diskusi terkait dengan kebijakan publik di kawasan Jetis, Kota Jogja, Selasa (5/7/2022). Pengasuh Ponpes Sunan Kalijaga, Beny Susanto menyatakan dalam berbagai riset sudah banyak membuktikan dalam penyimpangan korupsi sekitar 60%-70% terjadi pada pengadaan barang dan jasa.
BACA JUGA: Viral karena Pencetak Gol Terbanyak di AFF U-19, Hokky Caraka Ternyata Remaja Gunungkidul
Pos ini menurutnya sangat rawan untuk diselewengkan untuk kepentingan pribadi kelompok tertentu. Masyarakat memiliki peran penting melakukan pengawasan.
"Sisi lain ada fakta bahwa kekuatan masyarakat sipil saat ini justru melemah konsolidasinya. Media sebagai pilar demokrasi sudah banyak menyampaikan, ORI misalnya sudah banyak memberikan rekomendasi sehingga lembaga terkait tidak menuntaskan, tetapi seringkali tidak ditindaklanjuti. Maka masyarakat sipil ini harus meningkatkan kekuatan konsolidasinya," kata Wakil Katib Syuriah PWNU DIY ini dalam diskusi tersebut, Selasa.
Anggota Fraksi PDIP Kota Jogja, Antonius Fokki Ardianto menyatakan kesepakatannya terkait dengan pengawasan proyek pemerintah harus melibatkan banyak pihak terutama masyarakat. Dia menilai semua legislatif di DIY tentu sudah menjalankan perannya menjalankan fungsi pengawasan.
Selain itu dari sisi regulasi semua sudah berujung pada upaya kesejahteraan masyarakat. Dia mencontohkan di Kota Jogja, untuk pembangunan apartemen sekitar 20% dari total lahan yang digunakan harus memberikan ruang manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Tetapi ini kadang tidak konsisten dilaksanakan, seperti hanya cukup membuat surat kesepakatan saja bahwa ketika akan membangun siap memberikan ruang bagi MBR, tetapi dalam praktiknya tidak terealisasi. Kami sepakat hal-hal seperti ini harus diawasi bersama masyarakat," ujarnya.
BACA JUGA: Ini yang Sultan Sesalkan dari Kasus OTT KPK terhadap Haryadi Suyuti
Salah satu pelaku usaha, Andry Lesmono dalam diskusi tersebut menyatakan sepakat terkait memaksimalkan peran masyarakat dalam melakukan pengawasan. Di sisi lain lembaga pemerintah terkait menurutnya harus konsisten dengan fungsinya untuk mencegah terjadinya penyelewengan pada proyek.
Apalagi saat ini sudah ada lembaga nonpemerintah seperti ORI, KPK dan lainnya yang memiliki peran penting merespons indikasi penyelewengan.
"Tetapi kadang beberapa lembaga pemerintah misalnya sudah mendapatkan rekomendasi dari ORI justru mengabaikan. Kami berharap pembangunan ini berjalan sesuai ketentuan dan bermanfaat untuk masyarakat," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Akademisi UMY dan CSIS menyoroti kemunduran demokrasi, politik dinasti, regenerasi elite, serta praktik politik uang di Indonesia.
Jadwal KRL Palur-Jogja Sabtu 21 November 2026 tersedia 12 perjalanan. Simak waktu keberangkatan di 13 stasiun.
Jadwal KRL Jogja-Solo Sabtu 21 November 2026 tersedia 15 perjalanan. Simak jam keberangkatan di 13 stasiun dan tarif Rp8.000.
Operator drone meminta maaf setelah merekam latihan perdana Mauricio Pochettino di Manchester United. Rekaman itu memperlihatkan empat hal menarik.
Mario Aji gagal menembus 14 besar practice Moto2 Portugal 2026 dan harus memulai perjuangan dari sesi kualifikasi pertama atau Q1.
UPT Stadion Maguwoharjo memastikan tribun, lapangan, kursi, ruang stadion, dan dua gawang aman setelah suporter turun ke lapangan.