Telkom Tegaskan Belum Izinkan Pembongkaran Kabel Tembaga di Gito-Gati Sleman
Telkom menegaskan belum mengizinkan pembongkaran kabel tembaga di Gito-Gati Sleman setelah Pemkab menerima aduan warga.
Foto ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Untuk memberikan kemudahan kepada anggota, Ikatan Keluarga Minang (IKM) DPW DIY akan bekerjasama dengan salah satu perbankan nasional. Kerjasama tersebut akan dilakukan untuk menunjang kebutuhan para anggota.
Wakil Ketua IKM DIY, Arif Budiman, mengatakan kerjasama dengan salah satu perbankan plat merah ini dilakukan untuk membuat kartu anggota IKM. "Nanti kartu itu ada foto anggota, lambang IKM, dan kartu bank itu," katanya usai pembentukan DPW IKM DIY, Sabtu (17/9/2022).
Kartu anggota tersebut, lanjut Arif, juga diharapkan bisa membantu anggota untuk bisa mengakses kebutuhan dan layanan perbankan. Sebab, katanya banyak orang Minang yang tinggal di Jogja baik menjadi pengusaha dan sebagainya. "Kartu anggota IKM diharapkan juga bisa menjadi kartu untuk membayar tol dan transaksi keuangan lainnya," ujar Arif.
BACA JUGA: 1,2 Juta KK di DIY Menjadi Sasaran Pendataan Regsosek
Saat ini, ujar Ketua IKM DIY Harnedi, pengurus DPW akan melakukan pendataan para warga Minang yang berada di DIY. Pendataan tersebut bertujuan untuk tertib administrasi keluarga Minang di DIY dan untuk menentukan program kerja mendatang. "Informasi awal yang kami terima ada sekitar 6000 KK warga Minang di DIY. Kebanyakan masyarakat umum, pengusaha, pedagang dan mahasiswa," katanya.
Selain untuk kepentingan anggota, keberadaan IKM juga sangat diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi DIY dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi dan sebagainya yang akan digodok dalam rapat kerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Telkom menegaskan belum mengizinkan pembongkaran kabel tembaga di Gito-Gati Sleman setelah Pemkab menerima aduan warga.
DPRD dan Pemkab Kulon Progo resmi menandatangani kesepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kulon Progo 2027.
Yusril bertemu Menhan Sjafrie membahas percepatan revisi UU Pertahanan Negara yang ditargetkan diajukan sebagai RUU pada awal 2027.
Sebanyak 12 provinsi telah mengumumkan kenaikan UMP 2027. Simak daftar besaran upah minimum dan persentase kenaikannya.
DPRD Sleman mendorong kolaborasi Pemkab dan perbankan untuk memperkuat modal UMKM agar berkembang dan mampu menjangkau pasar ekspor.
KSPI dan Partai Buruh menolak UMP Jakarta 2027 sebesar Rp6,13 juta. Mereka meminta revisi menjadi Rp6,21 juta dan menyiapkan langkah hukum.