Kepala BGN Jawab Desakan Hentikan MBG, Fokus Benahi Tata Kelola
Kepala BGN Sudaryono menegaskan Program Makan Bergizi Gratis tidak dapat dihentikan oleh BGN karena merupakan program Presiden Prabowo Subianto.
Ilustrasi kekerasan/JIBI
Harianjogja.com, SLEMAN--Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengusut kasus dugaan intimidasi dan penyekapan seorang wali murid SMAN 1 Wates, di Kantor Satpol PP Kulonprogo.
Wadir Reskrimum Polda DIY AKBP K Tri Panungko, di Mapolda DIY, Sleman, Senin (3/10/2022), mengatakan saat ini polisi masih menyelidiki dengan mengumpulkan keterangan sejumlah saksi.
"Saat ini kami sedang melakukan pemanggilan-pemanggilan, jadi proses penyelidikan terus kami laksanakan pemeriksaan saksi-saksi. Kemudian nanti kalau sudah dirasa cukup nanti kami akan lakukan penahanan," kata Tri.
Menurut dia, proses pemanggilan saksi membutuhkan waktu, karena lebih dari satu orang untuk melengkapi keterangan yang dibutuhkan.
"Dalam pemanggilan saksi itu tentunya kami tidak sekali panggil mereka langsung datang, karena mungkin ada keperluan-keperluan dari pihak para saksi sehingga kami kadang waktunya agak lama," ujar Tri Panungko.
BACA JUGA: Kapolda Jatim Minta Maaf Atas Tragedi Kanjuruhan
Pengacara publik LBH Yogyakarta Era Hareva sebelumnya telah melaporkan dugaan intimidasi dan penyekapan itu ke Polda DIY.
Ada tiga orang yang disebut di dalam laporan bernomor LP/B/0773/X/2022/SPKT/Polda D.I Yogyakarta tertanggal 1 Oktober 2022 itu.
Menurut Era, dalam kasus itu salah satu wali murid SMAN N 1 Wates diduga mendapat intimidasi dan penyekapan dari pihak SMAN 1 Wates dan pihak Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) setempat.
Dugaan intimidasi serta penyekapan tersebut, menurutnya, bermula dari beberapa wali murid yang memprotes dan mempertanyakan pengadaan seragam di sekolah yang harganya mahal tapi tidak sebanding dengan kualitasnya.
Salah satu wali murid, Agung Purnomo, menurut Era, tiba-tiba dihubungi dan diminta datang ke Kantor Satpol PP Kulon Progo.
Korban pun mendatangi Kantor Satpol PP dan ternyata ada beberapa orang di dalam ruangan, antara lain pihak dari SMAN 1 Wates dan Satpol PP Kulon Progo.
"Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih dua jam tersebut, dengan suasana yang tidak kondusif, korban merasa terintimidasi apalagi dengan posisi sendirian. Wali murid tersebut diancam karena dianggap telah membuat kegaduhan dan akan mencemarkan nama baik sekolah," kata dia lagi.
Era mengatakan terkait laporan kasus itu, polisi mengonstruksikan Pasal 333 KUHP terkait perampasan kemerdekaan orang.
Penjabat Bupati Kulon Progo Tri Saktiyana menyebut peristiwa itu sebagai konflik sesama wali murid dan ASN.
Menurutnya, sebanyak sembilan orang di ruang Satpol PP tersebut berstatus ASN.
Selain Agung Purnomo yang juga ASN di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetaru) Kulonprogo, menurut dia, sejumlah orang dalam peristiwa itu juga berstatus wali murid di SMAN 1 Wates.
Tri Saktiyana menilai tidak ada intimidasi dalam peristiwa itu.
"Nanti ada inspektorat daerah menelisik kondisinya. Kami minta inspektorat membantu sebenarnya seperti apa," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kepala BGN Sudaryono menegaskan Program Makan Bergizi Gratis tidak dapat dihentikan oleh BGN karena merupakan program Presiden Prabowo Subianto.
Pasien obesitas hampir 300 kilogram di Sragen dievakuasi 15 petugas gabungan ke RSUD setelah mengalami sesak napas dan tubuh lemas.
PSI Bantul merampungkan kepengurusan di 17 kapanewon dan 76 DPRt, lalu memulai konsolidasi dan pendidikan politik menuju Pemilu 2029.
Kasus HIV/AIDS di Gunungkidul bertambah 36 hingga Mei 2026. Dinkes mencatat 372 pasien rutin berobat, termasuk 13 anak.
Survei LKPI mencatat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,3% pada semester I 2026.
Program Listrik Desa ditargetkan diluncurkan pada Agustus 2026. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut jadwal peresmian masih difinalisasi.