Marbot di Sleman Dapat Santunan BPJamsostek Rp42 Juta di Milad DMI
Milad ke-54 DMI Sleman diwarnai penyerahan santunan Rp42 juta kepada marbot. Program perlindungan ini hasil kolaborasi BPJamsostek, Baznas, BSI, dan Pemkab Slem
Pengenalan aplikasi sistem informasi pelayanan pendidikan (SIPP) DIY oleh FKKSS DIY, Senin (3/10/2022)/ ist
Harianjogja.com, JOGJA- Untuk memenuhi 8 standar Pendidikan Nasional, Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta (FKKSS) DIY mendorong peningkatan mutu seluruh ekosistem pelayanan pendidikan di sekolah-sekolah swasta. Baik Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) maupun Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
Sekretaris FKKSS DIY, Sukiter menjelaskan untuk memenuhi delapan standar Pendidikan Nasional, ia menggelar Training of Trainer (ToT) terkait sistem informasi pelayanan pendidikan (SIPP). Kegiatan tersebut diikuti 38 SMK Swasta se-DIY sejak 29 September hingga 3 Oktober 2022.
"Sekolah yang mengikuti ToT ini mendapatkan Aplikasi DIY SIPP secara gratis. Tahap pertama ada 38 SMK dari 153 SMK swasta di DIY, tahap kedua akan kami gelar juga," katanya, Rabu (5/10/2022).
Kegiatan tersebut digelar, lanjut Kepala SMK YPKK Tepus Gunungkidul ini, untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di DIY. Selain itu, ToT dilaksanakan untuk membantu guru agar mampu mengelola dan memajukan sekolah sesuai delapan standar pendidikan nasional.
Baca juga: Pelatih Arema FC Sebut Ada Suporter Meninggal di Pelukan Pemain
Hal ini juga sebagai upaya untuk mendukung Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) DIY terkait dengan percepatan pembangunan pendidikan bangsa.
"Kegiatan ini sejalan dengan penerapan kurikulum merdeka yang terbagi menjadi tiga aspek yaitu, merdeka belajar, merdeka berkolaborasi dan merdeka berkarya," katanya.
Dalam kegiatan tersebut, FKKSS DIY mengandeng konsultan ahli dari Bogor sekaligus perancang Aplikasi DIY SIPP, Supriyatna. Dia mengatakan pihaknya berkolaborasi dengan FKKSS DIY untuk membangun kemitraan dan pemetaan sekolah berbasis teknologi. "Sistem akan dikelola oleh FKKSS dan nantinya akan didirikan balai latihan inovasi sekolah (BLIS)," katanya.
Pada sistem yang telah berstandar ISO 9001 2015 ini, katanya, sekolah lebih fokus pada manajemen pengelolaan sekolah. Terdapat 38 fitur di dalam aplikasi tersebut.
Pengelola, mulai dari kepala sekolah hingga karyawan atau staf diminta berbenah dan menciptakan sekolah yang nyaman untuk siswa. Oleh karenanya seluruh komponen sekolah harus membiasakan diri untuk berbagi tugas dan bersama-sama berperan memajukan sekolah.
"Pengelola sekolah juga harus pintar membangun relasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan yang lain. Dengan bersinergi, menjalin kerjasama, akan lebih memudahkan pengelola membawa sekolah mereka ke arah yang diimpikan," ujarnya.
Wakil Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) DIY, Drs Suhirman mengatakan Teknis Training of Trainer (TOT) sangat bermanfaat dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, pihaknya juga mengapresiasi atas inovasi Aplikasi DIY SIPP.
"TOT ini merupakan peluang untuk meningkatkan mutu seluruh elemen mulai guru, sekolah, kepala sekolah termasuk para siswa, kami berharap melalui kegiatan ini bisa mengangkat mutu sekolah, khususnya bagi sekolah swasta di DIY," kata Suhirman.*
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Milad ke-54 DMI Sleman diwarnai penyerahan santunan Rp42 juta kepada marbot. Program perlindungan ini hasil kolaborasi BPJamsostek, Baznas, BSI, dan Pemkab Slem
Kronologi temuan 995 senjata di yayasan sekolah Pondok Pinang, Jakarta Selatan, kini diselidiki polisi bersama laporan dari pihak yayasan.
Maarten Paes tampil penuh saat Ajax mengalahkan Shelbourne 3-1 pada leg pertama kualifikasi Liga Conference. FC Twente menang 6-0.
Sedikitnya 100 imigran dilaporkan tewas dalam krisis migrasi di Ceuta. Spanyol meminta solidaritas Uni Eropa untuk mengatasi situasi tersebut.
Nilai tukar rupiah hari ini 7 Agustus 2026 diperkirakan bergerak di kisaran Rp17.850-Rp17.950 per dolar AS di tengah penantian data penting.
DPRD Gunungkidul membahas Raperda Penyelenggaraan Reklame untuk mengoptimalkan PAD, menata reklame, dan memperkuat kepastian hukum.