RUU LLAJ: Pemilik Kendaraan ODOL Bisa Dikenai Sanksi Pidana
Pemerintah menyetujui sanksi pidana bagi pemilik kendaraan ODOL. RUU LLAJ juga mengatur korporasi dan pemilik barang sebagai subjek pidana.
Ilustrasi. /Freepik
Harianjogja.com, JOGJA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja mulai melakukan persiapan untuk membuka pendaftaran panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk Pemilu 2024.
BACA JUGA : KPU Jogja Verifikasi Ulang Parpol
Ketua KPU Kota Jogja Hidayat Widodo mengatakan bahwa pihaknya akan memprioritaskan calon pendaftar yang mampu menjalankan asas tunggal pemilu, yaitu jujur dan berintegritas.
“Tentunya, kami sangat berharap seluruh PPK yang kelak terpilih sebagai badan ad hoc penyelenggara pemilu mampu menjalankan asas tunggal pemilu, jujur, dan berintegritas. Itu yang kami utamakan," kata Hidayat Widodo, Kamis (3/11/2022).
Oleh karena itu, dalam seleksi dan rekrutmen calon PPK, khususnya saat wawancara, pihaknya akan memastikan bahwa pendaftar memiliki integritas, imparsial, bukan pengurus partai politik tertentu dan tidak memihak salah satu pihak.
Menurut dia, syarat-syarat penyelenggara pemilu tersebut akan mendukung terwujudkan hasil Pemilu 2024 yang baik dan mampu dipercaya masyarakat.
Terkait dengan jadwal pendaftaran, pihaknya hingga saat ini masih menunggu PKPU yang berisi teknis pendaftaran PPK.
"Belum ada PKPU yang diterbitkan. Namun, dari hasil rapat koordinasi yang sudah kami lakukan, pendaftaran PPK akan dibuka mulai pertengahan November," katanya.
Pada tahun ini, kata dia, pendaftaran PPK secara daring melalui aplikasi Siakba. Calon pendaftar mengunggah seluruh syarat administrasi pendaftaran melalui aplikasi tersebut.
Meski demikian, hard copy (salinan dalam bentuk cetak) seluruh persyaratan administrasi pendaftaran tetap harus dikirimkan ke KPU Kota Jogjasebagai bagian dari kontrol.
"Secara umum persyaratan pendaftaran PPK masih sama seperti pemilu sebelumnya. Namun, dimungkinkan ada syarat tambahan seperti batasan maksimal usia dan kondisi kesehatan. Syarat tambahan tersebut sebagai antisipasi kejadian pada Pemilu 2019 karena banyak penyelenggara yang meninggal dunia," katanya.
Menyinggung soal keterwakilan perempuan sebagai PPK, Hidayat mengatakan bahwa pihaknya tetap akan memfasilitasinya.
Ia berharap ada setidaknya satu perempuan di tiap kecamatan. Akan tetapi, semuanya akan tetap tergantung pada hasil seleksi pendaftaran.
Kota Jogja membutuhkan masing-masing lima anggota PPK di tiap kecamatan sehingga total kebutuhan mencapai 70 orang.
Setelah pendaftaran PPK, lanjut dia, pendaftaran panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat kelurahan sekitar akhir November. Adapun jadwal pelantikan di awal tahun 2023.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Pemerintah menyetujui sanksi pidana bagi pemilik kendaraan ODOL. RUU LLAJ juga mengatur korporasi dan pemilik barang sebagai subjek pidana.
Syarat membuat akta kematian meliputi surat kematian, KK, identitas pelapor, hingga formulir. Simak cara dan ketentuan pengurusannya.
Suyudi Ario Seto mengusung doktrin Polisi Bersama Masyarakat dan memaparkan agenda 100 hari pertama dalam uji kelayakan calon Kapolri di DPR.
Tarif tambahan US$100 bagi turis asing di Grand Canyon digugat perusahaan tur Arizona. Simak alasan gugatan dan aturan NPS.
Turis asing bisa mendapatkan tiket Shinkansen gratis ke Kagoshima. Simak syarat, cara klaim, negara peserta, dan periode promonya.
Klasemen Asian Games 2026 berubah setelah Nurisa Dian meraih emas. Indonesia kini mengoleksi 5 emas, 7 perak, dan 20 perunggu.