Gaji PPPK Ditanggung APBN, DPRD DIY Soroti Potensi Pengurangan DAU
DPRD DIY menyoroti rencana pengalihan gaji PPPK ke APBN yang berpotensi mengurangi DAU dan manfaat bagi anggaran daerah.
Ilustrasi puluhan warga Balong Bimomartani Ngemplak mendatangi bangunan yang selama ini digunakan untuk kegiatan LDII./Harian Jogja-Abdul Hamid Razak
Harianjogja.com, SLEMAN--Konflik antara warga Tegal Balong, Bimomartani, Ngemplak, Sleman dengan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) sejak pertengahan September 2022 lalu sampai saat ini belum ada titik temu alias buntu. Kepala Kantor Kemenag Sleman Sidik Pramono saat ini masih menunggu hasil dari tim yang ditugasi.
"Tim mengkaji dan menganalisis sebagai tindak lanjut dari beberapa pertemuan terakhir. Iya [sampai saat ini belum ada keputusan]," ucapnya Sabtu (19/11/2022).
Pengurus LDII Bimomartani, Suraji mengatakan sampai saat ini kegiatan ibadah belum dimulai termasuk kegiatan pembangunan masjid. Seandainya dimulai kegiatan, kata Suraji, sebenarnya tidak masalah karena tidak ada larangan di dalam perjanjian.
"Tetapi untuk memulainya menunggu waktu yang tepat," ungkapnya.
Baca juga: Ibu dan Anak Tertimbun Longsor di Blembem Gunungkidul
Sementara itu, warga kompleks Tegal Balong, Sumijo menyampaikan terkait pembangunan masjid yang sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) warga kompleks masih menunggu perintah melanjutkan pembangunan dari pemerintah kabupaten (Pemkab).
"Hingga saat ini aktivitas warga khususnya kegiatan TPA anak-anak juga masih berhenti," paparnya.
Intinya, kata Sumijo, warga kompleks Tegal Balong memegang teguh dan patuh terhadap kesepakatan yang sifatnya sementara.
"Adapun kami warga kompleks terus menjalin hubungan harmonis dalam bermasyarakat khususnya kegiatan kegiatan umum yang ada di RT 01 Tegal Balong," kata dia.
Sebelumnya, puluhan warga Balong Bimomartani Ngemplak mendatangi bangunan yang selama ini digunakan untuk kegiatan LDII, Minggu (11/9/2022). Mereka menolak aktivitas LDII di wilayah tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD DIY menyoroti rencana pengalihan gaji PPPK ke APBN yang berpotensi mengurangi DAU dan manfaat bagi anggaran daerah.
Protes biaya hidup di Prancis pada 17 Oktober 2026 dilaporkan berujung kerusuhan. Sekitar 1.200 orang ditangkap menurut naskah sumber.
Polri menyiapkan 70.000 polisi hutan sesuai arahan Prabowo untuk memperkuat perlindungan hutan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Polda DIY dan BNNP DIY merazia tempat hiburan malam di lima wilayah. Sebanyak 58 orang diperiksa, satu orang di Sleman positif amphetamine.
Pupuk Indonesia menyiapkan penyaluran pupuk subsidi melalui KDMP. Petani terdaftar cukup menunjukkan KTP dan menebus sesuai HET
PINSAR Indonesia menggelar Chicken and Egg Run 2026 di Jogja untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya konsumsi protein ayam dan telur.