Sleman Petakan Kekuatan Ekonomi Lewat Sensus,1.048 Petugas Diturunkan
Sensus Ekonomi 2026 di Sleman resmi dimulai. Data usaha jadi dasar kebijakan dan arah pembangunan ekonomi daerah.
Ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, JOGJA — Badan Pusat Statistik (BPS) DIY mencatat rasio gini (tingkat ketimpangan pengeluaran) penduduk DIY naik 0,459 per September 2022. Kenaikan rasio gini ini terjadi baik di masyarakat perkotaan maupun pedesaan.
Statistisi Utama BPS DIY, Sentot Bangun Widoyono mengatakan pada September 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan menggunakan indikator rasio gini sebesar 0,459 poin.
"Angka ini meningkat 0,020 poin jika dibandingkan dengan rasio gini Maret 2022 yang besarnya 0,439 poin dan meningkat 0,023 poin dibandingkan dengan rasio gini September 2021 yang sebesar 0,436 poin," katanya, Senin (16/1/2023).
Dijelaskan Sentot, rasio gini di daerah perkotaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,468 poin atau meningkat dibanding Maret 2022 yang sebesar 0,446. Begitu pula jika dibandingkan dengan September 2021 yang angkanya hanya sebesar 0,443, rasio gini di daerah perkotaan pada Sepetember 2022 juga meningkat.
BACA JUGA: Saat JJLS Tersambung, Wilayah Selatan DIY Bakal Jadi Primadona
Sementara rasio gini di daerah perdesaan DIY, BPS mencatat pada September 2022 adalah sebesar 0,342.
"Kondisi ini juga menunjukkan adanya kenaikan jika dibandingkan dengan rasio gini Maret 2022 yang besarnya 0,332 dan rasio gini September 2021 yang sebesar 0,325," terangnya.
Meskipun sempat mengalami penurunan tingkat ketimpangan pengeluaran pada September 2018, tetapi tingkat ketimpangan wilayah ini terus meningkat sejak Maret 2019.
Bahkan sejak berjangkitnya wabah Covid-19, angka rasio gini DIY meningkat dengan angka rata-rata sebesar 0,005 poin per semester.
Sebaliknya, secara nasional, dilansir dari Jaringan Informasi Bisnis Indoneia (JIBI), angka rasio gini per September 2022 justru menurun ketimbang Maret di tahun yang sama.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono menyampaikan ketimpangan pengeluaran di perdesaan dan perkotaan turun 0,003 poin bila dibandingkan dengan Maret 2022.
“Ketimpangan turun baik di perkotaan maupun pedesaan,” kata dia, Senin.
Margo menjelaskan bahwa indeks ketimpangan di perkotaan mencapai 0,402 poin, turun sebesar 0,001 poin jika dibandingkan dengan Maret 2022. Sementara ketimpangan perdesaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,313 poin, atau turun sebesar 0,001 poin dibandingkan Maret 2022.
BPS juga mencatat ketimpangan atau rasio gini di pedesaan pada 2022, baik pada survei yang dilakukan pada Maret dan September, lebih rendah dari rasio gini sebelum pandemi Covid-19 atau pada 2019.
Berbeda dengan di pedesaan, ketimpangan di daerah perkotaan masih terpantau lebih tinggi dari September 2019 (0,391 poin). “Kalau dilihat dibandingkan seri sebelumnya, ketimpangan di pedesaan itu sudah pulih mencapai di bawah level sebelum pandemi Covid-19,” ucap Margo.
Seperti diberitakan sebelumnya, meski rasio gini terjadi penurunan, BPS justru mencatat adanya kenaikan jumlah penduduk miskin pada September 2022 yang naik 200.000 juta jiwa menjadi 26,36 juta jiwa, bila dibandingkan dengan Maret 2022.
Kenaikan tersebut terjadi seiring dengan pemerintah yang menaikan harga BBM pada September 2022 dan mendorong kenaikan harga komoditas pangan dan nonpangan yang dikonsumsi penduduk miskin, seperti beras, telur ayam, cabai merah, BBM, hingga biaya kontrak rumah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sensus Ekonomi 2026 di Sleman resmi dimulai. Data usaha jadi dasar kebijakan dan arah pembangunan ekonomi daerah.
Nickelodeon rayakan Hari SpongeBob 14 Juli dengan event global, maraton episode, hingga konten baru di Roblox dan YouTube.
Survei tunjukkan kepercayaan publik ke Prabowo tembus 74%. Qodari tegaskan pemerintah tak berpuas diri dan tetap evaluasi kinerja.
Kemenhub siapkan 39 bandara baru untuk memperkuat konektivitas nasional dan dorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Perpres ojol resmi terbit, potongan aplikasi maksimal 8 persen mulai Juli 2026, driver dapat perlindungan lebih kuat.
Pemerintah siapkan peluncuran GovTech Oktober 2026, integrasi 27 ribu aplikasi dan dukungan AI untuk layanan publik..