Pengentasan Kemiskinan di Kulonprogo Tak Lagi Mengandalkan Bansos

Harianjogja.com, KULONPROGO– Pemerintah di Kulonprogo ingin mengubah skema penanggulangan kemiskinan di wilayah ini dari semula berbasiskan bantuan sosial (bansos) menjadi perlindungan sosial seperti asuransi. 

Skema perlindungan sosial dinilai mampu melindungi masyarakat Kulonprogo dan diharapkan meningkatkan kesejahteraan warga. Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati mengakui sulit menurunkan angka kemiskinan di Kulonprogo. 

"Dari kemarin-kemarin alokasinya itu selau bantuan. BLT, BPNT, PKH dan sebagainya, kemudian BLT di tingkat Kalurahan, ini berusaha kita alihkan," terangnya pada Kamis (19/1/2023).

Pengalihan ini diarahkan ke skema perlindungan yang lain seperti perlindungan bagi warga yang bekerja sebagai penderes kelapa dalam bentuk premi pembayaran BPJS informal. 

Harapan Akhid, skema perlindungan semacam ini bisa mengkover lebih banyak lagi masyakarat Kulonprogo. Tidak hanya penderes di Kokap dan Samigaluh, namun menyebar ke wilayah lainnya serta menaungi beragam profesi. 

BACA JUGA: BI: Warga Jogja Suka Menabung Tapi Pengeluaran Rendah, Penyebab Kemiskinan Tinggi

"Bisa saja kita tambah menjadi pekerja lainnya. Apakah itu pekerja pembantu rumah tangga atau kemudian pekerja infrastruktur level bawah dan juga para petani dan sebagainya. Sehingga di Kulonprogo harapannya tidak lagi mengharapkan bantuan, tapi kemudian terciptanya sebuah perlindungan-perlindungan sosial," ujarnya. 

Perlindungan lainnya  dapat berwujud beasiswa, perlindungan sakit, perlindungan tenaga kerja dan sebagainya. Dengan demikian diharapkan Akhid, akan tumbuh optimisme warga untuk berusaha dan bila ada sesuatu yang menimpa keluarganya perlindungan dari pemerintah pusat sudah mengkover mereka. 

Sementara itu untuk menumbuhkan ekpnomi Kulonprogo, DPRD Kulonprogo menginisiasi pemberian bunga rendah kepada sektor UMKM oleh Dinas Koperasi UMKM. Ini menjadi penting, lantaran ekonomi Kulonprogo disebutkan Akhid sangat ditopang dari pertanian dan UMKM. 

"Ini menjadi PR terberat DPRD Kulonprogo bagaimana dua sektor ini betul-betul menjadi perhatian kita semua, baik sarana prasarana SDM maupun sistemnya kita dorong agar mereka meningkat lebih maju dan lebih sejahtera," ujarnya. 

Sebelumnya Kepala BPS Kulonprogo, Sumarwiyanto menerangkan persentase kemiskinan pada Maret 2021 di Kulonprogo mencapai 18,38 persen. Sedangkan pada Maret 2022, angka tersebut turun menjadi 16,39 persen atau turun sebesar 1,99 persen.

"Maret 2021 penduduk miskin Kulonprogo sebesar 81.140 jiwa. Maret 2022 penduduk miskin Kulonprogo sebesar 73.210 jiwa atau turun sebesar 7.930 jiwa dibanding 2021," lanjutnya. 

Sumarwiyanto menerangkan sesudah pandemi Covid 19, berbagai kegiatan ekonomi masyarakat berjalan baik dan lancar. Hal ini menyebabkan pendapatan masyakarat mengalami peningkatan termasuk pendapatan masyarakat miskin. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.