Warga Miskin Bertambah, Begini Strategi Pemkot Jogja

Harianjogja.com, JOGJA– Pemerintah Kota Jogja mengaku fokus pada intervensi program penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran untuk mengatasi persoalan penduduk miskin di wilayahnya. Program lama yang sudah berjalan dan terbukti cukup efektif akan dilanjutkan semisal kebijakan Gandeng-Gendong, ditambah dengan keterlibatan seluruh OPD untuk mengoptimalkan upaya mengurangi penduduk miskin.

Berdasarkan catatan BPS DIY persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2022 sebesar 10,64 persen dan naik 0,08 persen poin dibandingkan Maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 juga tercatat sebanyak 463,63 ribu orang dan naik 8,9 ribu orang terhadap Maret 2022 untuk wilayah DIY.

"Berbagai program yang sudah dilakukan tetap diteruskan dalam kerangka penanggulangan kemiskinan, namun sasarannya akan kita perjelas," kata Sekretaris Daerah Kota Jogja Aman Yuriadijaya, Jumat (20/1/2023).

Menurutnya, upaya penanggulangan penduduk miskin pun tidak hanya dilakukan lewat program-program yang sifatnya struktural semata melainkan lebih kepada melibatkan seluruh OPD untuk ikut ambil bagian dalam menekan angka kemiskinan itu. "Program apapun kita upayakan agar intervensi sasarannya diperjelas bagi masyarakat yang memang kategori tidak mampu," jelas dia.

Sebelumnya, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja menyebutkan upaya dalam menekan angka gini rasio di wilayahnya dengan meningkatkan pendapatan kelompok 40% penduduk pendapatan terendah. Kelompok itu juga menjadi sasaran pelaku dan program pembangunan untuk meningkatkan pendapatan sehingga memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di atas garis kemiskinan.

Kepala Bappeda Kota Jogja Agus Tri Haryono mengatakan, peningkatan pendapatan kepada 40% kelompok dengan pendapatan rendah itu dilakukan dengan mengandalkan sektor unggulan yang ada di wilayahnya. Pariwisata masih menjadi tumpuan utama sebagai daya ungkit agar pendapatan warga yang berada pada garis kemiskinan mengalami peningkatan.

"Konsepnya dengan penyusunan perencanaan pariwisata berbasis kewilayahan berupa titik ungkit ekonomi baru di kelurahan," kata Agus, Selasa (17/1/2023).

BACA JUGA: BI: Warga Jogja Suka Menabung Tapi Pengeluaran Rendah, Penyebab Kemiskinan Tinggi

Selain faktor wisata, daya ungkit lain yang juga diupayakan yakni dengan memperluas akses digital kepada kelompok itu. Upaya dalam meningkatkan literasi digital kepada warga masyarakat didorong agar pemanfaatan teknologi informasi bisa dijamah oleh masyarakat luas. "Sektor itu juga menjadi salah satu andalan kita. Ditambah dengan keterlibatan stakeholder 5 K masih akan dipertahankan untuk mendukung penurunan ketimpangan pendapatan," ungkap Agus.

Dia mengklaim bahwa, sistem penganggaran pada APBD setempat juga dirancang untuk kembali kepada masyarakat lewat pengelolaan sistem informasi pemesanan jamuan kuliner dari kelompok UMKM di Kota Jogja dengan kewajiban anggota warga miskin di setiap kelompok melalui Sistem Informasi "Nglarisi". Kebijakan ini merupakan program pemasaran dari UMKM setempat ke lingkup pemerintah.

"Perluasan akses digital diberikan kepada UMKM dan pedagang pasar untuk menjamin kemampuan UMKM dan pedagang pasar dalam menghadapi era digital," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.