Belum Ada Kasus Influenza Tipe A di Jogja, Puskesmas Diminta Tetap Waspada
Influenza tipe A belum ditemukan di Jogja. Hasto meminta puskesmas memperkuat skrining dan rujukan pasien bergejala berkepanjangan.
Ilustrasi pembangunan jalan/Harian Jogja-Jalu Rahman Dewantara
Harianjogja.com, JOGJA– Pembangunan Jalan Prambanan Gayamharjo dengan panjang sekitar 9,04 km, rencananya akan dibiayai dengan Dana Keistimewaan (Danais) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana yang diperlukan untuk pembangunan jalan yang menghubungan wilayah Sleman dan Gunungkidul ini mencapai sekitar Rp500 miliar.
Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP ESDM) DIY, Anna Rina Herbranti menyampaikan pengadaan lahan Jalan Prambanan-Gayamharjo telah dilakukan di Kabupaten Sleman.
Sedangkan anggaran pembangunannya separuh dianggarkan menggunakan Danais, dan separuh lainnya dianggarkan dari APBN.
BACA JUGA: Update Gempa Turki: 1.504 Orang Dilaporkan Tewas, 592 di Antaranya di Suriah
“Kita bagi, kami minta bantuan Kementerian PUPR untuk membangun kira-kira 4,7 km, dan sisanya 4,3-an nanti dari Danais,” kata Anna di Kompleks Kepatihan, Senin (6/2/2023). Ditargetkan, tahun 2024 pembangunan Jalan Prambanan-Gayamharjo akan dimulai dengan anggaran dari Danais dulu, kemudian sisanya dari APBN.
“Kan terbagi, dari 9,04 km dari anggaran APBN, dan sisanya dari Danais. Danais kita rencanakan tahun depan [dianggarkan],” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Influenza tipe A belum ditemukan di Jogja. Hasto meminta puskesmas memperkuat skrining dan rujukan pasien bergejala berkepanjangan.
Defisit APBD-P Bantul 2026 membesar menjadi Rp154 miliar. Bupati Abdul Halim Muslih meminta OPD memperketat efisiensi anggaran.
Bupati nonaktif Cilacap Syamsul Auliya Rachman dituntut tujuh tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan THR terhadap pimpinan OPD.
Inspira Roasters kembali menggelar Mindbrewing #4, ajang tahunan menjadi wadah edukasi dan diskusi bagi coffee enthusiasts hingga pelaku industri kopi nasional
Komisi XIII DPR akan memeriksa Lapas Cibinong untuk mencocokkan data dan menindaklanjuti perbedaan temuan Ombudsman dan Kemenimipas.
Gaji PPPK di lingkungan pemda ditanggung pemerintah pusat mulai 2027 dengan anggaran Rp23 triliun dalam APBN 2027.