LBH Jogja Ungkap Serangkaian Ketidakadilan Ekonomi Warga Sepanjang 2022

Harianjogja.com, JOGJA—Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja mengungkapkan serangkaian praktik yang mereka sebut sebagai penyingkiran rakyat dan perampasan aktivitas ekonomi di ruang publik sepanjang 2022. Fenomena ini dinilai turut menyumbang angka kemiskinan.

Berdasarkan catatan LBH Jogja ada sejumlah peristiwa sosial yang diklaim menjadi penyebab hilangnya sumber mata pencaharian warga. LBH mencontohkan relokasi PKL Malioboro, pelarangan aktivitas usaha skuter listrik, serta penggusuran para pelaku usaha di Jalan Perwakilan.

Staf Divisi Advokasi LBH Jogja Rakha Ramadhan mengatakan banyaknya persoalan ini tidak terlepas dan minimnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Hal itu kemudian menyebabkan berbagai macam kebijakan penataan yang dilakukan menjadi persoalan baru di lapangan. 

"Harapan kami masyarakat sadar bahwa banyak sekali permasalahan yang terjadi di Jogja berkaitan dengan maraknya pembangunan infrastruktur. Mestinya ada langkah konkret bersama untuk menjawab berbagai persoalan yang terjadi terutama dalam konteks kemiskinan," kata dia, Rabu (8/2/2023). 

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudisthira menyebutkan ada ketimpangan yang cukup ekstrem dan kemiskinan di tengah masyarakat Jogja yang dikenal sebagai kota pendidikan dan kota wisata. Berbagai elemen warga diajaknya untuk mencari solusi bersama berkaitan dengan fenomena tersebut demi menurunkan angka ketimpangan dan meningkatkan upah minimum. 

Diskusi itu juga turut mengundang perwakilan pedagang Teras Malioboro 2 yang rencananya ke depan bakal kembali terdampak relokasi. "Kami ingin pemerintah lebih mendengar aspirasi dan nasib para pedagang Teras Malioboro ke depannya karena kedepannya kami akan direlokasi kembali ke tempat yang baru," kata Supriyanti, salah seorang perwakilan pedagang Malioboro.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.