Pedagang Memohon Kepada Raja agar Penggusuran di Jalan Perwakilan Malioboro Ditunda

Harianjogja.com, JOGJA—Sejumlah pedagang di Jalan Perwakilan Malioboro yang tergabung dalam Forum Komunikasi dan Koordinasi Perwakilan meminta kepada pemerintah dan Raja Kraton Jogja Sri Sultan HB X untuk menunda rencana penggusuran dan pengosongan kios dampak pembangunan Jogja Planning Gallery (JPG).

Pemerintah memberi waktu kepada pedagang untuk mengosongkan kios sampai akhir tahun ini karena lahan yang berstatus sebagai Sultan Grond itu akan digunakan untuk pembangunan JPG. 

Ketua Forum Komunikasi dan Koordinasi Perwakilan Adi Kusuma Putra Suryawan mengatakan para pedagang menerima undangan sosialisasi pengosongan kios sisi utara Jalan Perwakilan secara mendadak pada 24 Oktober. Sosialisasi kemudian dilaksanakan pada 26 Oktober dan Pemkot Jogja diberi tenggat sampai akhir tahun ini oleh Kraton Jogja untuk mengosongkan kios di kawasan itu. Dalam sosialisasi, Adi menyebut pemerintah belum menyebutkan peruntukkan kios tersebut ke depannya setelah dikosongkan, padahal rencana pembangunan JPG akan dilaksanakan pada 2024. 

"Menanggapi informasi yang minim dan mendadak tersebut kami para pedagang kios telah membuat surat pernyataan dan permohonan, khususnya kepada Raja kami, Sri Sultan HB X, Pimpinan Panitikismo dan Pemkot Jogja agar memberi kami perpanjangan waktu untuk mengosongkan kios," kata Adi, Selasa (1/11/2022). 

Para pedagang menyebut dampak pandemi Covid-19 masih dirasakan oleh para pedagang sampai saat ini. Perekonomian belum sepenuhnya pulih, apalagi aktivitas ekonomi di kawasan itu sempat terhenti sementara lantaran revitalisasi pedestrian Jalan Perwakilan yang memakan waktu selama tiga bulan dan pandemi Covid-19 dua tahun terakhir. Para pedagang mengaku tempat tersebut merupakan satu-satunya lokasi mencari penghidupan, sehingga rencana penggusuran membuat pedagang bingung untuk melunasi utang. 

"Sosialisasi mendadak membuat kami tidak mempunyai persiapan apa pun. Kami mohon diberi perpanjangan waktu agar dapat menabung dan bersiap dalam mencari alternatif penghidupan lain supaya kami juga dapat memenuhi tanggung jawab kami di lembaga-lembaga keuangan," ucapnya. 

BACA JUGA: Bakal Ada Museum Masa Depan di Kawasan Malioboro Jogja, Apa Isinya?

Adi juga meminta kepada pemerintah untuk memberikan tempat relokasi dan kompensasi agar pedagang dapat melanjutkan aktivitas berjualan manakala penggusuran jadi dilaksanakan. Namun jika pemerintah memberi waktu sampai 2024, sesuai dengan rencana pembangunan JPG, pedagang akan mengosongkan kios secara sukarela dan tidak meminta kompensasi.

"Kiranya, waktu yang akan diberikan hingga tahun 2024 tersebut merupakan waktu yang tepat dan baik untuk kami ke depan dapat mencari alternatif lain dalam kami berusaha, meskipun tempat usaha alternatif yang baru kedepannya tidak akan sama dengan tempat jualan kami saat ini," ujar dia. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.