Strategi Kroyokan Sesarengan Menurunkan Angka Kemiskinan Tahun 2023

Harianjogja.com, SLEMAN—Kemiskinan masih menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2023 ini. Upaya yang dilakukan dengan target mereduksi angka kemiskinan bukan hanya melalui intervensi program dan kegiatan-kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pembiayaannya bersumber dari APBD maupun APBN, tetapi juga peran aktif dari berbagai pihak.

Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa mengatakan Pandemi Covid 19 berdampak pada kenaikan angka kemiskinan di Kabupaten Sleman. Angka kemiskinan pada tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 8,12% di tahun 2020 menjadi 8,64% atau pada angka 108,93 ribu jiwa di tahun 2021. Kondisi buruk tersebut disebabkan oleh melambatnya pergerakan sektor ekonomi riil maupun sektor moneter di Kabupaten Sleman. 

"Alhamdulillah, dengan berbagai upaya yang dilakukan pada tahun 2022 dan seiring membaiknya kondisi pandemi sehingga angka kemiskinan dapat kembali ditekan," katanya, Rabu (15/2/2023).

Menurut Danang, pada tahun 2022 lalu sektor ekonomi riil maupun moneter di Kabupaten Sleman mulai bergerak dengan adaptasi melalui berbagai inovasi yang dilakukan para pelaku ekonomi. Kreativitas para pelaku ekonomi riil maupun moneter di Kabupaten Sleman mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Indikasinya terlihat dari menurunnya angka kemiskinan sampai pada digit 7,74% atau dengan angka sejumlah 98,93 ribu jiwa. Sedangkan jumlah KK miskin juga turun dari 9,10 persen menjadi 8,15 persen di tahun 2022, dan untuk target di 2023 kami targetkan KK miskin menjadi 7,5%," katanya.

Walaupun data dari persentase kemiskinan 7,74% di tahun 2022, lanjut Danang, Pemkab Sleman optimis angka kemiskinan akan terus dapat ditekan melalui kerja “kroyokán” atau kolaborasi dari Perangkat Daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sleman dengan seluruh pengampu kepentingan termasuk swasta/ pelaku bisnis, akademisi, masyarakat, dan juga media. 

"Selain itu kami juga melibatkan lembaga-lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman," katanya.

Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sleman, Danang optimis, dari pergerakan sektor ekonomi yang mulai kembali bergerak dan hasil pemetaan dari permasalahan yang berkontribusi langsung terhadap potensi penambahan angka kemiskinan, pada tahun 2023 ini angka kemiskinan dapat lebih diturunkan lagi.

"Tahun 2023 ini kami menetapkan target persentase penduduk miskin dapat ditekan lagi hingga kisaran angka 6,83 sampai dengan 7,33 persen," ujarnya.

Pencapaian target tersebut tentunya ditempuh melalui formulasi program dan kegiatan lintas sektor pada Perangkat Daerah di lingkup Kabupaten Sleman. Baik untuk mengatasi angka pengangguran, peningkatan daya saing SDM, UMKM, dan juga produk lokal, pemasaran, penguatan lembaga koperasi, dan juga penguatan modal. Selain itu juga melalui program Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial.  

"Sesuai rencana penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Sleman tahum 2021-2026, terdapat 3 strategi untuk penanggulangan kemiskinan," kata Danang.

Ketiganya meliputi pemenuhan jaminan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin; peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan umkm; dan strategi ketiga dengan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yaitu pemberian beasiswa bagi masyarakat miskin dan rentan miskin untuk mengambil jenjang pendidikan strata sarjana atau S1. 

"Dengan berbagai upaya ini diharapkan angka kemiskinan akan semakin menurun berbanding lurus dengan peningkatan daya saing SDM dan UMKM di Kabupaten Sleman. Sekali lagi, melalui tulisan ini kami mengajak masyarakat untuk kroyokán sesarengan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Sleman," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.